Bendera Partai Megawati Dibakar Pengunjukrasa RUU HIP, Hasto: PDIP Punya Kekuatan Grass-Roots

TRIBUNKALTIM.CO - Bendera Partai Megawati dibakar pengunjukrasa RUU HIP, Hasto Kristiyanto: PDIP punya kekuatan grass-roots.

PDIP tak tinggal diam dengan aksi pembakaran bendera partai berlambang Banteng Moncong Putih saat unjukrasa menolak RUU HIP.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku partainya akan membawa hal ini ke jalur hukum.

Hasto Kristiyanto pun meminta para kader PDIP tak terpancing provokasi oknum-oknum  tersebut.

PDI Perjuangan bereaksi keras atas insiden pembakaran bendera PDIP dalam aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP) di depan Gedung DPR/MPR Jakarta pada Rabu (24/6/2020) kemarin.

Di sisi lain, video detik-detik pembakaran bendera tersebut terekam dan rekamannya beredar di media sosial.

• Adian Napitupulu Kembali Kritik Erick Thohir, Arya Sinulingga Beber Upaya Pembusukan Menteri BUMN

• Hasil Lengkap Rekonstruksi Upaya Pembunuhan Nus Kei, John Kei: Apa Hukuman Untuk Pengkhianat? Mati!

• Sikap Pemerintah Jokowi, Israel Mau Rebut Tepi Barat Palestina, Retno Marsudi Beber Upaya Indonesia

• Kabar Gembira, Meski Jumlah Covid-19 Melejit Dekati Jakarta, Kesembuhan Wilayah Khofifah Mengejutkan

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristityanto mengatakan pihaknya menyesalkan adanya insiden pembakaran bendera partainya.

Ia menyebut aksi itu sebagai bentuk provokasi.

“PDI Perjuangan ini partai militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara."

"Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Kamis (25/6/2020).

Ia menegaskan, pihaknya bakal mengambil jalur hukum atas pembakaran bendera tersebut.

"Karena itulah mereka yang telah membakar bendera partai, PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum."

"Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi," tegasnya.

Terkait pembahasan RUU HIP, Hasto mengatakan, partainya sejak awal siap mendengarkan aspirasi dari masyarakat serta mengedepankan dialog.

Karena itu, Hasto meminta semua pihak menahan diri.

"Sikap PDI Perjuangan sejak awal kami tegaskan bahwa partai mendengarkan aspirasi tersebut dan terus kedepankan dialog."

"Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat."

"Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi," ujarnya.

• covid-19 Jawa Timur Hampir Salip Wilayah Anies Baswedan, Anggota Khofifah Beber 2 Faktor Penyebab

• Tak Ingin Data Pemerintah Jatuh ke Asing, Luhut Tegur Staf Airlangga Hartarto Soal Facebook - Google

• Kabar Terbaru Gaji ke-13 PNS, TNI dan Polri Bukan Cair Juni, Jajaran Sri Mulyani Beri Penjelasan

Sementara, video detik-detik pembakaran bendera PDIP beredar di media sosial.

Salah satunya diunggah oleh akun twitter @ulinyusron, Rabu.

Dalam video tersebut, terlihat sejumlah orang yang dikelilingi massa demo membakar bendera PDIP berdampingan dengan bendera PKI.

Seiring pembakaran itu terdengar teriakan dan nyanyian,"bakar bakar bakar PKI, bakar PKI sekarang juga."

Pimpinan DPR Janji Hentikan Pembahasan RUU HIP

Rabu (24/6/2020) kemarin, massa dari sejumlah elemen yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti-Komunis menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR.

Massa berasal dari sejumlah perwakilan ormas antaralain GNPF-Ulama, Persatuan Alumni 212, FPI dan sejumlah ormas lainnya.

Perwakilan massa kemudian diterima tiga tiga Wakil Ketua DPR yaitu Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmat Gobel.

Pertemuan tersebut digelar sekira 20 menit dan berlangsung secara tertutup di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen.

Ditemui usai pertemuan, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyatakan DPR berkomitmen untuk menghentikan pembahasan RUU HIP melalui mekanisme persidangan yang ada di DPR.

Namun, saat ini DPR sedang menunggu surat resmi pemerintah yang telah bersikap menunda pembahasan RUU HIP.

"Kita telah menerima dari Aliansi Nasional Anti Komunis. Tadi sudah berdiskusi panjang lebar masukan-masukan dari para tuan guru dan tokoh masyarakat kami tampung dan kami berkomitmen akan melakukan penyetopan ini tentu melalui mekanisme.

• Takut Dibalas, Anak Buah John Kei Pilih Serahkan Diri ke Polisi, Berperan Penting Saat Penyerangan

Mekanisme itu akan kita lalui secara tata tertib dan mekanisme yg ada di Undang-undang dalam DPR," kata Azis Syamsuddin.

Dalam pertemuan tersebut juga DPR menerima masukan terkait pasal-pasal kontroversial dalam RUU HIP.

Karena itu, Azis Syamsuddin memastikan DPR akan menyerap aspirasi penolakan RUU HIP dan akan dibawa dalam Bamus dan rapat paripurna DPR

"Mudah-mudahan ini masukan masukan yang berkaitan pasal-pasal kontroversial tadi disampaikan oleh teman-temab, kawan, guru dan tokoh masyarakat berkaitan dengan pasal 5 ayat 1, dan pasal 7 kita akan menjadi suatu catatan yang underline dan berkomitmen insyaAllah ini akan kita setop," ucapnya.

"Posisinya sekarang lagi di pemerintah tentu pada saat pemerintah mengambil sikap yang telah disampaikan oleh Pak Mahfud MD Menkopolhukam kan telah menyatakan itu di setop.

Nanti surat itu akan menjadi mekanisme pembahasan di DPR sesuai tatib nanti kita akan melalui mekanisme rapat pimpinan kemudian Bamus bawa ke paripurna untuk melakukan komitmen untuk melakukan penyetopan ini," tambahnya.

Sementara, Ketua GNPF Yusuf Martak yang menjadi salah satu perwakilan massa menyatakan tuntutan aksi tidak hanya meminta penundaan tapi juga menghentikan pembahasan RUU HIP.

Ia memastikan bahwa publik terutama massa yang tergabung dalam Aliansi Anti Komunis akan mengawal perkembangan RUU HIP.

"Bukan hanya sekadar menunda dan alhamdulillah pada akhir pembicaraan para wakil DPR menyatakan akan berjanji akan menghentikan pembahasan itu walaupun dengan mekanisme yang ada," kata Yusuf.

• Mahfud MD Bongkar Pesan Jokowi ke Polisi dan Aparat Lain Soal Aspirasi, Menkopolhukam: Jangan Sensi

"Karena sekarang ada di pemerintah, nah lucunya beberapa hari lalu pemerintah menyatakan ada di DPR nanti kalau sudah masuk ke pemerintah nanti pemerintah akan menunda, jadi masih mau main kucing-kucingan.

Jadi insyaAllah kami melek, kami sudah tahu semua dan kami sudah tahu siapa-siapa inisiatornya, InsyaAllah kami tidak akan menghentikan dan kami akan mengawal terus," ujarnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Polemik RUU HIP: Video Detik-detik Pembakaran Bendera PDIP hingga Hasto Bakal Tempuh Jalur Hukum, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/25/polemik-ruu-hip-video-detik-detik-pembakaran-bendera-pdip-hingga-hasto-bakal-tempuh-jalur-hukum?page=all.