Ketua DPRD Dorong Pemkab Berau Keluarkan Perda Inisiatif Soal Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB- Ketua DPRD Berau Madri Pani mendorong Pemkab Berau untuk mengeluarkan Perda inisiatif terkait penerapan protokol kesehatan covid-19.

Pasalnya, ia melihat kondisi di lapangan banyak masyarakat yang mengabaikan aturan protokol kesehatan, salah satunya tak memakai masker.

Menurutnya, adanya Perda inisiatif akan mengatur dan memberikan sanksi bagi warga yang abai terhadap protokol kesehatan, tentunya sebelum Perda ini diberlakukan harus ada sosialisasi terlebih dulu. 

Penerapan protokol kesehatan covid-19 di masa pandemi Virus Corona menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Rabu (1/7/2020).

Ketua DPRD Berau Madri Pani mengatakan, penerapan protokol kesehatan covid-19 harus betul-betul dijalankan sesuai aturan dan arahan Pemerintah Pusat.

Politisi Partai Nasdem itu menilai penerapan protokol kesehatan yang selama ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau masih belum maksimal.

"Untuk penerapan protokol kesehatan saya rasa belum maksimal, makanya saya sebagai wakil rakyat meminta tim gugus untuk menginstruksikan masing-masing OPD untuk betul-betul melakukan standar kesehatan covid-19," kata Madri Pani.

Ia mengungkapkan OPD harus menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi protokol covid-19.

"Intinya pemerintahan kita bisa tetap jalan namun dengan menerapkan protokol kesehatan," tuturnya.

Baca juga: Kisah Dosen IAIN Samarinda Mengajar di Tengah Pandemi Corona, Cara Buat Es Krim Andalkan Garam

Baca juga: Arief Basuki Dokter ke-10 Jawa Timur Meninggal karena Covid-19, Merawat Pasien di RS Haji Surabaya

"Jika kita ingin kroscek atau berbicara fakta dengan melihat kondisi di lapangan masih banyak masyarakat bahkan yang belum menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar, tentu ini perlu jadi perhatian," ujarnya.

Melihat kondisi tersebut Madri Pani mendorong pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Perda terkait penerapan protokol kesehatan covid-19.

"Perlu penegasan pemerintah daerah misal mengeluarkan Perda inisiatif seperti jika ada masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker maka ada sanksi teguran misalnya," katanya.

Madri Pani menambahkan sebelum kebijakan itu betul-betul diambil maka pemerintah daerah harus mempersiapkan segala hal, tak hanya pembagian BLT bagi masyarakat tetapi jika diberi edukasi seperti membagikan masker gratis hingga ke kampung-kampung.