KPK Tetapkan 7 Orang Sebagai Tersangka, Bupati Kutim dan Istrinya, 3 Kepala Dinas, dan 2 Rekanan

• Sembilan Bulan Menunggu, Saat Buah Hati Itu Datang Langsung Dipisahkan dari Sang Ibu, Ini Tujuannya

Simak penjelasan lengkap KPK dalam video berikut ini: 

Pemprov Kaltim Pastikan Tak Ada Pejabatnya Terjaring dalam OTT Bupati Kutai Timur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan tidak ada pejabatnya yang ikut terjerat dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk menangkap Bupati Kutai Timur, Ismunandar.

“Tidak ada. Belum ada informasi sampai ke kami ada pejabat kita yang diamankan,” ungkap Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur, Sabani, saat ditemui Kompas.com di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Jumat (3/7/2020).

Sabani memastikan semua pejabat yang diamankan KPK, Kamis (2/7/2020) malam, semuanya berasal dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

“Sekarang otonomi. Kalau pun ada ASN yang diamankan jadi urusan Pemkab Kutim. Kita tunggu keputusannya. Kita masih menerapkan asas praduga tak bersalah,” jelas Sabani.

Ditangkap atas dugaan penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Nawawi Pomolango mengatakan, Bupati Kutai Timur Ismunandar ditangkap di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Nawawi menuturkan, Ismunandar ditangkap bersama istrinya serta seorang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) suatu daerah.

"Semalam kita amankan sang bupati beserta istrinya dan seorang Kepala Bappeda dari sebuah hotel di Jakarta," kata Nawawi kepada Kompas.com, Jumat (3/7/2020).

Nawawi mengatakan, Ismunandar beserta istrinya dan Kepala Bappeda tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut.

Namun, Nawawi menyebutkan, KPK juga menangkap sejumlah pihak lain di Kutai Timur dan Samarinda, Kalimantan Timur.

"Yang di Jakarta iya (sudah dibawa), ada pihak lainnya kita amankan di Kutim dan Samarinda," ujar Nawawi.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Ismunandar ditangkap atas dugaan penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa.