Breaking News:

Berita Pemkab Mahakam Ulu

Sosialisasi Pengadaan Lahan Bandara Ujoh Bilang, Dishub Datangkan Tim Apprasial

Sosialisasi ini dalam rangka mempersiapkan pembagunan Bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu

HUMASKAB MAHULU
SOSIALISASI - Pj Sekda Mahulu Dr Stephanus Madang S Sos, MM, dalam sosialisasi appraisal Bandara Ujoh Bilang, Rabu (1/7/2020). Turut hadir antara lain Kepala Dinas Perhubungan Mahulu Toni imang, Ketua Tim KJPP Cek Putera Handalan, Kanit Polres Kubar Ipda Aan Anwari, petinggi serta para pemilik lahan. 

UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melaksanakan sosialisasi penilaian tanah (Appraisal), di Lamin Adat Ujoh Bilang, Rabu, (1/7). Sosialisasi ini dalam rangka mempersiapkan pembagunan Bandara Ujoh Bilang.

Acara dihadiri oleh PJ. Sekda Mahulu Dr. Stephanus Madang, S.Sos., MM, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Mahulu Toni imang, S.Sos.,MM dan Ketua Tim Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Cek Putera Handalan, ST.,MT.,MAPPI. Hadir pula Kanit Polres Kubar Ipda Aan Anwari dan Petinggi serta para pemilik lahan.

Dalam sambutan Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, SH yang dibacakan oleh Pj. Sekretaris Daerah Dr. Stephanus Madang, MM, bahwa melihat kondisi geografis di Mahulu serta kebutuhan akan membuka jalur transportasi alternatif selain jalur darat yang tetap menjadi prioritas utama Pemkab Mahulu.

SOSIALISASI - Para peserta sosialisasi appraisal lahan Bandara Ujoh Bilang, Kabupaten Mahulu, Rabu (1/7/2020).
SOSIALISASI - Para peserta sosialisasi appraisal lahan Bandara Ujoh Bilang, Kabupaten Mahulu, Rabu (1/7/2020). (HUMASKAB MAHULU)

"Berdasarkan kondisi nyata yang kita hadapi, Pemkab Mahulu juga meletakkan pondasi jalur tranportasi alternatif untuk masyarakat, yaitu jalur transportasi udara. Sejak tahun 2018 kita telah merintis langkah awal, untuk segera dapat mendirikan bandar udara di wilayah Mahakam Ulu", katanya

PJ. Sekda Mahulu Dr. Stephanus Madang, S.Sos. berharap Sssialisasi ini dapat memberikan pemahaman menyeluruh terkait keseluruhan objek yang terkena dampak pembangunan bandar udara ini baik tanah, tanam tumbuh maupun bangunan di atasnya. "Agar dapat diberikan ganti kerugian yang layak namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada para pemilik lahan," katanya.

Lebih lanjut ditambahkannya setelah adanya pemahaman serta kesamaan persepsi antara pemilik lahan dengan Pemerintah, maka diharapkan bagi pemilik lahan dengan 31 bidang tanah ini, dapat menyetujui secara penuh lahannya dibebaskan dengan mengedepankan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

"Pembangunan Bandar Udara ke depan yang merupakan fasilitas publik dan saya juga juga berharapkan dapat berpartisipasi secara aktif agar di kemudian hari tidak ada permasalahan yang timbu," jelasnya.

Dalam Laporan Kadishub Mahulu Toni Imang, S.Sos,MM menyampaikan, kegiatan tersebut dilaksanakan atas dasar UUD Nomor 1 Tahun 2019 tentang penerbangan dan Perpres No. 71Tahun 2012 tentang penyelanggaraan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta DPA OPD dinas perhubungan kabupaten Mahulu no: SK 900.910/K.I/2020 tanggal 02 Januari 2020.

"Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana peran dan kapasitas jasa penilaian tanah (Appraisal) pada tahap pengadaan lahan khususnya pada lahan untuk pembangunan bandar udara Ujoh Bilang," ujar Kadishub.

Ditambahkan Kadishub, kegiatan ini juga memberikan wawasan kepada pemilik lahan tentang teknis dan kriteria penilaian atas obyek yang ada pada lokasi pemilik lahan serta untuk menyampaikan persepsi dan pengetahuan di antara stakeholder terkait tentang proses penilaian tanah sesuai dengan praturan perundang-undangan yang berlaku. (adv/HMS7/NAW)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved