Breaking News:

Berita Pemkot Tarakan

Sampaikan Raperda Zakat, Walikota Khairul: Itu untuk Mengentaskan Kemiskinan di Tarakan

itu upaya pemkot mengoptimalkan pengumpulan zakat dari masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.

HUMAS DAN PROTOKOL PEMKOT TARAKAN
PENJELASAN PEMERINTAH - Walikota Tarakan dr H Khairul M Kes menyampaikan nota penjelasan pemerintah terhadap pelaksanaan APBD Kota Tarakan tahun 2019 dan Raperda Pengelolaan Zakat di kantor DPRD Tarakan, Senin (6/7/2020). 

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Setah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kaltara, Walikota Tarakan dr H Khairul M Kes berkewajiban memberikan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Tahun 2019 kepada DPRD Kota Tarakan.

LKPj ini dilakukan dalam Rapat Paripurna XXXI DPRD Kota Tarakan Masa Sidang III 2019/2020 Penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah Terhadap Rancangan Perda Petanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tarakan TA 2019 dan Rancangan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Takan di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Tarakan, Senin (6/7/2020).

Khairul mengungkapkan, penyampaian LKPJ tahun 2019 ini bagian dari mekanisme pemerintah tata negara. Seharusnya LKPJ ini dilakukan Mei kemarin, setelah penyerahan LKPD.

"Hanya saja karena kita masih sibuk mengurus penanganan covid 19 , sehingga baru hari ini kita lakukan. Namun tidak masalah meskipun agak terlambat tapi kita masih memenuhi jadwal yang ada di DPRD Tarakan," ucapnya.

Menurut orang nomor satu di Tarakan ini, dalam rapat paripurna ini pihaknya juga memberikan penjelasan Raperda Pengelolaan Zakat di Kota Tarakan. Pasalnya pihaknya ingin mengoptimalkan pengumpulan zakat dari masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.

"Sebab untuk pengentasan kemiskinan ini bukan hanya dari pemerintah saja harus kita bersama- sama lembaga yang resmi yang ditunjuk seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tarakan, karena ada undang-undangnya," ucapnya.

Dikatakan Khairul, dengan keberadaan Baznas Tarakan, pastinya akan membantu Pemkot Tarakan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya apabila ada orang sakit, tidak mungkin pemda dapat langsung membantu, karena setiap anggaran yang dikeluarkan harus melakukan berbagai mekanisme yang ada sesui aturan yang ada.

"Kalau ada Baznas Tarakan, setidaknya dapat membantu. Jadi kalau ada masyarakat yang membutuhkan bantuan mendesak langsung dapat dibantu lewat Baznas, tidak lagi lewar pemerintah," ujarnya. (adv/jnh)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved