Breaking News:

Berita Pemkab Berau

Wabup Agus Hadiri RDP Bersama DPRD Berau Bahas Lahan Gurimbang dan Jalan Long Lanuk

RDP dihadiri Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo, serta forum koordinasi pimpinan daerah dan organisasi perangkat daerah terkait

HUMASKAB BERAU
RDP - Wakil Bupati Berau Agus Tamtomo menghadiri undangan DPRD Berau dalam rapat dengar pendapat (RDP) membahas Kampung Gurimbang dan Kampung Long Lanuk, serta manajemen PT Berau Coal, Senin (6/7/2020). 

TANJUNG REDEB - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Berau, perwakilan pemerintah dan masyarakat Kampung Gurimbang dan Kampung Long Lanuk, serta manajemen PT Berau Coal.

RDP yang digelar Senin (6/7/2020, dihadiri Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo, serta forum koordinasi pimpinan daerah dan organisasi perangkat daerah terkait.

Rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua DPRD, Madri Pani membahas permasalahan lahan di Kampung Gurimbang dan jalur lintas hauling PT Berau Coal di Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung.

Rapat tersebut digelar atas permohonan masyarakat yang berharap mendapat penyelesaian permasalahan lahan di Gurimbang serta harapan masyarakat untuk kembali dapat melintasi jalur lintas hauling pertambangan batu bara yang juga dimanfaatkan masyarakat di Kampung Long Lanuk.

Dalam kesempatan itu Wakil Bupati, Agus Tantomo, menjelaskan untuk permasalahan lahan di Gurimbang sebelumnya telah digelar pertemuan yang difasilitasi Pemkab Berau. Melalui pertemuan tersebut juga telah dibahas terkait ganti rugi lahan masyarakat yang kini menjadi lokasi pertambangan batu bara.

Wabup Agus Tantomo juga menegaskan telah meminta kepada tim yang telah dibentuk untuk menyelesaikan persoalan ini untuk melakukan pendataan terkait status lahan masyarakat. Berdasarkan pendataan ini maka dicarikan solusi masing masing untuk menyelesaikan persoalan.

“Kesimpulan yang diambil melalui pertemuan bersama DPRD Berau ini, juga sebelumnya sudah saya sampaikan dan bahas bersama saat pertemuan fasilitasi di Pemkab Berau,” jelasa Agus usai mengikuti pertemuan.

Untuk menyelesaikan masalah lahan ini menurut Agus Tantomo ada dua jurus yang bisa dilakukan. Pertama menggunakan peraturan yang telah ditetapkan. Lahan yang bisa dibayar menggunakan peraturan maka segera diselesaikan.

Seperti lahan yang berada di area pemanfaatan lain (APL) atau lahan yang berada di kawasan budidaya kehutanan (KBK) tapi masyarakat bisa membuktikan lebih dulu menggarap lahan sebelum KBK ditetapkan. Untuk jurus kedua dikatakan Agus adalah pakai kebijakan. Lahan yang tidak bisa dibayar menggunakan peraturan menurutnya bisa diselesaikan dengan kebijakan.

“Jadi ini yang kita harapkan, kita meminta kepada perusahaan untuk bijaksana juga dalam penyelesaian masalah ini,” jelasnya.

Sementara penyelasaian masalah jalan lintas hauling pertambangan batu bara yang juga dimanfaatkan masyarakat, dijelaskan Agus akan digelar pertemuan lebih lanjut yang difasilitasi Pemkab Berau dengan menghadirkan Pemerintah Kampung Long Lanuk dan manajemen PT Berau Coal. (adv/hms4)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved