Breaking News:

Berita Pemkot Tarakan

Penanganan Kawasan Kumuh di Gusher Akan Disinergikan dengan Wisata Kuliner dan UMKM

“Mulai tahun lalu kawasan ini sudah dimulai dibangun, dan tahun ini pun masih terus berlanjut pembangunannya,

HUMAS DAN PROTOKOL PEMKOT TARAKAN
KAWASAN KUMUH - Walikota Tarakan dr H Khairul MKes meninjau lokasi pemukiman kumuh di daerah Gusher. Pihaknya akan mensinergikan penanganan kwasan kumuh ini dengan program wisata kuliner dan UMKM. 

TARAKAN - Program penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, tepatnya di belakang Pasar Gusher, terus berlanjut.

Untuk melihat langsung program penanganan kawasan kumuh tersebuit, Walikota Tarakan dr. H. Khairul M. Kes berkesempatan meninjau langsung pembangunannya, belum lama ini.

Menurut Khairul, pembangunan kawasan yang juga terletak di sekitar pesisir tersebut dilaksanakan secara terpadu antara Pemkot Tarakan dengan Program dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

“Mulai tahun lalu kawasan ini sudah dimulai dibangun, dan tahun ini pun masih terus berlanjut pembangunannya, sambung sampai ke belakang,” ujar orang nomor satu di Tarakan ini.

Walikota mengatakan, pihaknya memang ingin menangani kawasan perkotaan yang kumuh, khususnya di belakang Pasar Gusher. Penanganan kawasan kumuh ini akan berlanjut hingga sampai di Kelurahan Selumit Pantai.

"Pemkot Tarakan akan menganggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun jalan yang melingkari kawasan hutan mangrove," katanya.

Khairul berharap, dengan dibangunnnya akses jalan, kawasan tersebut ke depan bisa berkembang menjadi tempat wisata, kuliner maupun sentra Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM).

“Sekalian untuk rekreasi, sekalian untuk kuliner, sekalian juga untuk pusat-pusat UMKM lah. Jadi bisa ada sinergitas. Di sini juga akan dibangun pusat kuliner, sehingga kalau ini bisa jadi jalan tembus, jalan alternatif, mudah-mudahan bisa berkembang,” ungkapnya.

Langkah tersebut sekaligus sebagai upaya Pemerintah Kota Tarakan mengamankan aset lahan seluas sekitar 30 hektare di kawasan tersebut, yang tidak boleh dibiarkan menganggur.

“Tapi memang enggak bisa dibiarkan begitu, harus ada aktivitas, ada pembangunan, dimanfaatkan supaya punya nilai sosial, nilai ekonomi juga, kalau dia lahan menganggur itu jadi problem,” ucapnya. (adv/jnh)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved