Tito Karnavian Ingatkan Kontestan tak Patuhi Protokol Kesehatan Bakal Didiskualifikasi dari Pilkada
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk memperketat pengawasan terhadap calon yang tidak menaati Protokol Kesehatan Covid-19.
Penulis: Miftah Aulia Anggraini |
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk memperketat pengawasan terhadap calon yang tidak menaati Protokol Kesehatan Covid-19.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Bawaslu bisa mendiskualifikasi calon yang tidak ikuti aturan main saat kampanye Pilkada 2020 mendatang.
Menurutnya, penerapan protokol kesehatan mutlak dilakukan oleh siapapun, termasuk pada calon kontestan Pilkada yang digelar di tengah pandemi Virus Corona ( covid-19 ).
“Misalnya ada 10 sampai 50 orang, kita semprit, sekali dua kali tidak diikuti bila perlu didiskualifikasi,” ujar Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pilkada Serentak di Hotel Novotel Balikpapan, Sabtu (18/7/2020).
Mantan Kapolri itu pun melarang adanya perkumpulan massa saat kampanye nanti, seperti misalnya arak-arakan dan konvoi.
Baca juga: Catat, 15 Pelanggaran yang Diincar Polisi dan 6 Tips Hindari Tilang Saat Operasi Patuh 23 Juli 2020
Baca juga: Dapat Peringatan Keras, Mendagri Ancam Batalkan Pelantikan Plt Bupati Kutai Timur
Tito menyarankan agar masyarakat tak memilih calon kepala daerah yang melakukan hal itu. Sebab ia dianggap tak bisa mengendalikan massanya.
Ia menganalogikan jika calon kontestan kepala daerah saja tidak mampu mengendalikan pendukungnya bagaimana ia memimpin rakyatnya nanti.
"Baru mengendalikan 200-300 orang saja tidak bisa, bagaimana mengendalikan masyarakat yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu bahkan jutaan, ini lebih parah lagi,” katanya.
Sementara itu, Tito Karnavian menilai tahapan kampanye dan pemungutan suara merupakan tahapan yang dianggap cukup rawan.
Baca juga: Usai Sembuh Covid-19, Keluarga Marni Malah Dijauhi Tetangga dan Keluarga Sendiri
Baca juga: Berikut Riwayat Penyakit dari Kedua Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia di Samarinda
Selain itu, ia menyoroti masalah anggaran dana Pilkada yang perlu menjadi perhatian khusus. Pasalya ini menjadi denyut nadi hidupnya organisasi.
"Kalau tidak ada dana bisa mati. Kita ingin beri keyakinan pada penyelenggara yang akan bergerak di lapangan, bahwa memiliki modal yang cukup karena mereka akan berisiko," ucapnya. (*)
