Mendagri Kesal Anggaran Pilkada Kutim Belum Cair 100 Persen, Ini Kata Plt Bupati Kutim

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN-Rapat Koordinasi (Rakor) Pilkada serentak yang bertempat di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (18/7/20) nampaknya membuat Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian kesal.

Pasalnya, ia menerima laporan bila pencairan anggaran untuk Pilkada serentak belum mencapai 100 persen.

Yang menjadi sasaran adalah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantam Timur. Kabupaten Kutai Timur sempat membuat heboh setelah Bupati Ismunandar tertangkap tangan KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu.

Penyebab Tito Karnavian kesal karena pencairan dana Pilkada Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur yang belum 100 persen.

Dari laporan yang diterimanya, pencairan dana untuk Pilkada berdasar kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Dana (NPHD) kabupaten Kutai Timur dinilai belum maksimal.

Ini dibuktikan bahwa pencairan dana itu baru progres keseluruhan baru sebesar 60 persen. Rinciannya untuk KPU 42,20%, Bawaslu 41,78%, dan untuk dana keamanan baru 4,67%.

Baca Juga: NEWS VIDEO Maju Pilkada Sulawesi Tengah, Aldi Taher Ingin Fokus Benahi Sektor Pariwisata

Baca Juga:NEWS VIDEO Bertemu Mendagri Walikota Balikpapan Belum Dapat Kepastian Soal Tambahan Anggaran Pilkada

"Saya minta Ditjen Keungan Daerah tolong dicek, kita akan bongkar isi kasnya , karena disini saldo tertera hanya Rp 58,76 miliar," ujarnya, Sabtu (18/7/20).

Mantan Kapolri itu pun turut kebingunan dan mempertanyakan kemana dana itu dilarikan. Pasalnya saldo kas dan APBD Kutai Timur sangat berbanding terbalik.

Dimana diketahui, setelah hasil refocusing anggaran covid-19, Kabupaten Kutai Timur masih diurutan kedua tertinggi setelah Kabupaten Kutai Kertanegara yakni memiliki APBD senilai Rp 2,5 triliun.

"Yang menjadi pertanyaan saya, cek APBD ternyata Kutim nomor dua terbesar setelah Kukar, tapi di kasnya hanya ada Rp 58 miliar saya bingung. Sementara kas kota lain ini masih tinggi," bebernya.

Ia pun meminta segenap jajarannya untuk bisa mendalami masalah pencairan dana Pilkada di kabupaten itu.

Bahkan dari nada bicaranya, Tito tampak geram dan tak segan untuk menurunkan Irjennya.

Ia juga meminta Inspektorat dan Gubernur mengecek kemana larinya dana Pilkada Kabupaten Kutai Timur.