Mendagri Kesal Anggaran Pilkada Kutim Belum Cair 100 Persen, Ini Kata Plt Bupati Kutim

Ia mengingatkan bahwa jangan sampai mengutamakan proyek lain sehingga agenda politik nasional menjadi disepelekan.

"Disrekrimsus cek, lidik kemana larinya anggaran buat apa saja dibayarnya sehingga hanya sisa Rp 58,6 miliar. Ini satu-satunya daerah yang dana pencairan Pilkadanya terendah," terangnya.

"Kami akan warning betul, kalau perlu Irjen saya turun. kalau ada pelanggaran pidana. Ini bisa kita bedah kemana larinya uang itu," tegasnya. (*)

Kas Daerah Hanya Rp 18 Miliar

Sementara itu, Plt Wakil Bupati Kutim H Kasmidi Bulang ST MM mengatakan, dirinya baru mengetahui posisi anggaran Kutai Timur, sejak diangkat menjadi Pelaksana tugas (Plt) Bupati. Itu pun baru berjalan sepekan.

“Masalah ini, kita berangkatnya dari adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT). Saya diangkat menjadi pelaksana tugas, karena ada OTT. Itu pun baru seminggu lebih. Saat itulah saya baru dapat laporan soal kas daerah yang hanya Rp 18 miliar,” kata Kasmidi Bulang saat ditemui di kediamannya.

Dengan angka Rp 18 miliar, banyak prioritas yang harus dibayarkan Pemkab Kutai Timur, seperti honor, gaji, insentif dan kewajiban utang pada pihak ketiga, termasuk untuk penyelenggaraan Pilkada nanti.

Baca Juga:Tito Karnavian Ingatkan Kontestan tak Patuhi Protokol Kesehatan Bakal Didiskualifikasi dari Pilkada

Baca Juga:Gibran Dapat Rekomendasi Megawati di Pilkada Solo, Ini Respons Ketua DPC PDIP, Sempat Dukung Purnomo

“Kita belum keluarkan yang Rp 18 miliar, untuk saving anggaran. Jangan sampai ada kejadian luar biasa kita tidak bisa bergerak,” kata Kasmidi Bulang.

Selain itu, untuk pencairan anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus dipegang seorang pelaksana tugas.

Sementara hingga saat ini masih dipegang pelaksana harian. “Saya sendiri baru Plt minggu lalu. Rencananya, Senin (20/7/2020), baru akan menunjuk bu Yuli sebagai Plt agar masalah keuangan bisa diselesaikan,” ujarnya.

Menjawab kekhawatiran Mendagri soal adanya kemungkinan pengalihan anggaran Pilkada untuk pembayaran proyek, Kasmidi mengaku ia tak bisa berbicara banyak.

Karena selama ini dia tidak terlibat dalam tim TAPD sehingga tak mengetahui anggaran yang sudah masuk, terserap kemana saja.

“Saya nggak tahu masalah itu. Pertama saya bukan TAPD. Sementara yang tahu serapan anggaran hanya tim TAPD dan BPKAD. Laporannya pun tidak ada ke saya,” tuturnya.