Plt Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang Pastikan Penyaluran Dana Pilkada tak Ganggu Gaji dan Insentif

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Dengan posisi kas daerah yang minim, penyaluran dana Pilkada yang cukup besar, dikhawatirkan mengganggu pembayaran program-program prioritas yang sudah disusun Pemkab Kutim, pascakepemimpinan Plt Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang.

Menanggapi hal tersebut, Kasmidi memastikan penyaluran sisa anggaran Pilkada sebanyak 100 persen yang berkisar Rp 40 miliar, tidak akan mengganggu pembayaran program prioritas yang sudah ditentukan.

Seperti pembayaran gaji Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D), honor RT, Doja dan guru mengaji, insentif pegawai serta utang pada pihak ketiga di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. 

“Tidak akan mengganggu. Semua sudah ada pos-nya. Bahkan untuk gaji TK2D dan insentif pegawai, sudah kita sepakati bersama, akan diupayakan terbayar setiap awal bulan,” ungkapnya yang juga diamini Plt BPKAD Kutim, Yulianti, Senin (20/7/2020).

Baca Juga: Diguyur Hujan, Jalanan di Pesona Bukit Batuah Balikpapan Licin, Warga Inisiatif Beri Bebatuan

Baca Juga: Siswa di Kukar Belum Aktif Belajar, 13 Juli 2020 Jadwal Masuk Sekolah, Masih Perkenalan via Daring

Soal dana Pilkada, kata Kasmidi, sebenarnya bagian dari prioritas. Karena sudah ada dalam aturan di Undang Undang. “Anggaran Pilkada, bukan tidak dianggarkan. Tapi sudah dianggarkan. Hanya saja, baru sekarang diusulkan untuk pencairan,” timpal Sekda Irawansyah.

Pemkab Kutai Timur, kata Irawansyah sudah punya komitmen, untuk pembayaran gaji dan honor, wajib setiap bulan clear.

Anggaran Pilkada Kutim Selesai Hari Ini

Menindaklanjuti sorotan Mendagri Tito Karnavian, Sabtu (18/7/2020) lalu, Plt Bupati Kutai Timur H Kasmidi Bulang ST MM langsung menggelar rapat internal bersama Sekda Drs H Irawansyah M Si, Plh BPKAD Yulianti, Plh Kepala Bapenda, Andi Nurhadi, termasuk Ketua KPU Kutim Ulfa Jamiatul Farida dan Ketua Bawaslu Andi Mappasereng, Senin (20/7/2020).

Mereka membahas masalah penyaluran anggaran Pilkada yang sempat menjadi sorotan Mendagri. Dimana, progres pencairan dana Pilkada di Kutim baru sekitar 42,2 persen untuk KPU, 41,78 persen untuk Bawaslu, dan dana keamanan baru 4,67 persen. Padahal seharusnya Juli ini sudah 100 persen.

Pada awak media, Kasmidi menyatakan segera menganggarkan kekurangan anggaran yang harus dialokasikan untuk KPU, Bawaslu maupun tim pengamanan, sebanyak 100 persen.

“Untuk KPU Kutim, dari total anggaran sebanyak Rp 49 miliar, masih ada kekurangan penyaluran sekitar Rp 28,3 miliar, kekurangan Bawaslu Rp 9,8 miliar dari total sekitar Rp 16,7 miliar. Begitu juga anggaran pengamanan sekitar Rp 6 miliar yang baru terbayar sekitar 4,67 persen. Semua kita selesaikan hari ini, kita anggarkan hari ini kekurangannya, 100 persen,” ungkap Kasmidi.

Penyaluran anggaran, kata Kasmidi, bukan karena Pemkab Kutim tidak mau menganggarkan. Tapi, karena prosesnya masih berlangsung dan anggaran yang ada saat dirinya diangkat menjadi Plt Bupati Kutim, belum memadai. Selain, usulan dari KPU, Bawaslu dan tim pengamanan yang belum masuk ke Pemkab Kutim.

Baca Juga: BREAKING NEWS Miliki Komorbid Jantung, Satu Pasien Covid-19 di Balikpapan Meninggal Dunia