Berharap NU, Muhammadiyah, dan PGRI Kembali, Nadiem Makarim Jelaskan Soal Tanoto & Putera Sampoerna

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) meminta maaf dan berharap NU, Muhammadiyah, dan PGRI bisa masuk kembali dalam Program Organisasi Penggerak ( POP) Kemendikbud. 

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) sebelumnya diberitakan mundur dari Program Organisasi Penggerak  ( POP).

Seperti diketahui ketiga organisasi tersebut selama ini sudah menjadi mitra strategis Pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan.

Menyikapi hal ini, Mendikbud Nadiem Makarim berharap organisasi penggerak tersebut dapat kembali bergabung dalam POP.

• Kunci Jawaban Kelas 4-6 SD Belajar Dari Rumah TVRI Rabu 29 Juli 2020, Materi Kekayaan Alam

• Terkuak Rekaman Detik-detik Polisi Pangkat Kombes Diduga Aniaya Keluarga Demi Wanita Lain dan Profil

• Masih Pakai Seragam Dinas Wakil Wali Kota Palu, Rambut Pirang Pasha Ungu Jadi Sorotan saat Bekerja

• UPDATE Akhir Juli 2020, 4 Kode Redeem Free Fire, Ada Hadiah Ratusan Diamond, Ini Beda Cara Tukarnya

"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul," ujar Mendikbud seperti dilansir dari laman Kemendikbud, Selasa (28/7/2020).

"Saya berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," tambahnya.

Dalam keterangan tertulis yang sama, Nadiem Makarim juga menyatakan bahwa Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP.

Sehingga, kedua yayasan yang selama ini bergerak di bidang pendidikan tersebut tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) dalam menjalankan programnya.

"Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak dan mereka menyambut baik saran tersebut,” kata Nadiem di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Dengan demikian, lanjut dia, diharapkan akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan.

• Niat Puasa Arafah Menjelang Idul Adha, 9 Dzulhijjah 1441 H, Lengkap dengan Arti dan Keutamaannya

• Momentum Tepat Anak JokowiI Maju di Pilkada Solo, Pengamat Sebut Gibran Tak Ingin Ulangi Nasib AHY

• LIVE Tema Menarik ILC TV One Malam Ini ! Terkuak Fakta Baru Protes NU, Muhammadiyah, PGRI ke Nadiem?

• Mendikbud Nadiem Makarim Sebut akan Evaluasi POP, Sudah Terima Masukan dari Berbagai Pihak

Kemudian isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan.

Sementara itu, organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri nantinya tidak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan yang sama yang diperlukan untuk Bantuan Pemerintah dan tetap diakui sebagai partisipan POP.

Namun, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Instrumen pengukuran yang digunakan antara lain Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk SD dan SMP atau Instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD.

“Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian besar terhadap program ini."