RI di Ambang Resesi, Walikota Balikpapan Sebut Daerah Kena Imbasnya, Banyak Proyek Bisa Batal

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Satu per satu negara-negara di dunia masuk ke jurang resesi pada kuartal II 2020.

Resesi merupakan kondisi ketika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturut-turut. 

Ancaman resesi pun ada di depan mata. Sebab, ekonomi Indonesia secara nasional minus 5,32 persen pada kuartal II 2020 imbas pandemi Virus Corona ( covid-19 ).

Bahkan, pemerintah pusat tak menutup kemungkinan bahwa Indonesia juga akan mengalami resesi di September atau pada kuartal ketiga.

Dengan ancaman tersebut, ini juga akan memiliki dampak bagi pemerintah daerah, khususnya di sektor pendapatan ataupun APBD yang nyaris tergerus.

"Kalau masuk resesi semua kena imbas, makanya saat ini kita lagi menghitung pendapatan yang kita punya di daerah," ujar Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Kamis (3/9/2020).

Orang nomor satu di Balikpapan itu pun mengakui, selama ini daerah masih bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan juga bantuan keuangan yang diberikan provinsi maupun pusat.

Bahkan sebelum ancaman resesi ada, dana transfer dari Pemerintah Pusat terpangkas hingga 30 persen. Begitupun dari Pemerintah Provinsi Kaltim terpangkas hingga 60 persen.

Namun sejauh ini, belum diketahui berapa dana transfer yang kemungkinan terpangkas, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Belum ada informasi skema DBH-nya,” ungkap Walikota Balikpapan dua periode itu.

Baca juga: Bukannya Langsing Kok Malah Lemas? Ini Tandanya Kamu Kehilangan Massa Otot dan Bukan Lemak Tubuh!

Baca juga: Bukan Hanya Rp 2,4 Juta, Erick Thohir Bawa Kabar Bahagia Baru Soal BLT Karyawan, Masih Bisa Daftar

Meski begitu, pada APBD 2021 Pemerintah Kota Balikpapan masih mengandalkan dana transfer bantuan keuangan.

Mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terdampak dan dimungkinkan tak bisa mencapai target akibat pandemi covid-19.

Tergerusnya APBD ini juga akan membuat sejumlah proyek bakal tertunda atau bahkan bisa dibatalkan.

Saat ini, arahan Presiden Joko Widodo masih meminta agar serapan anggaran daerah ditingkatkan, termasuk bantuan sosial segera disalurkan.

"Beberapa kegiatan dibintangi (beri tanda bintang), kalau tidak ada uang tidak dilaksanakan. Arahan presiden dan gubernur minta agar anggaran segera dibelanjakan," ucapnya. (*)