Daftar Pilkada Bontang, 2 Pasangan Bakal Calon Beber Konsep Tangani Resesi Ekonomi Indonesia

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Siapa pun yang keluar jadi pemenang Pilkada Bontang 2020 mengemban tugas berat.

Ancaman resesi ekonomi akibat pandemi jadi hal nyata yang bakal dihadapi di depan mata mereka.

Bagaimana kedua bakal pasangan calon (bapaslon) Pilkada Bontang yang sama-sama mendaftar ke KPU Bontang pada Jumat (4/9/2020) merespon isu tersebut.

Bacalon Walikota Pilakada Bontang, Neni Moerniaeni mengaku bahwa dirinya teruji di situasi dan kondisi sulit.

• BREAKINGNEWS  Adi Darma - Basri Rase Jalan Kaki ke Kantor KPU Daftar Pilkada Bontang

• NEWS VIDEO Ditarik Kuda Hitam Neni Moerniaeni - Joni Muslim Daftar Pilkada Bontang 2020

• Final, Gerindra Usung Neni-Joni di Pilkada Bontang, Rekomendasi Sudah di Tangan

Ia mengungkit kembali tahun pertama pemerintahannya bersama Basri Rase, yang kini jadi lawan politiknya di Pilkada Bontang, dimana mereka mampu melewati defisit APBD kala itu.

"Saya sudah pernah teruji, APBD Rp900 miliar. Saya sudah buktikan, membangun, mensejahterakan masyarakat Bontang," ucapnya saat ditanya TribunKaltim.co dalam konferensi pers usai menyerahkan dokumen persyaratan di kantor KPU Bontang.

Menurutnya, dengan teknik lobi dan networking nasional yang baik, banyak membantu tugas pemerintahannya kala itu dengan minimnya APBD.

"APBD Bontang tak pernah capai Rp1,5 Trilun. Di bawah pemerintahan saya, tapi saya bisa membuktikan bahwa pemerataan pembangunan segala sektor, baik listrik dan air berjalan baik," ujarnya.

Bacalon petahana itu juga mengamini bahwa pandemi covid-19 memporak-porandakan ekonomi, tak hanya Indonesia namun dunia.

Baginya, solusi terbaik adalah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk kembali memimpin Bontang 4 tahun ke depan.

"Termasuk Bontang. Insha allah, kalau orang lain lempar handuklah itu. Beri kepercayaan kepada bunda Neni dan bang Joni. Insa allah lebih baik," tuturnya.

Ia berkomitmen untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan cepat dan tepat.

"Saya ingin pemulihan ekonomi pasca covid-19, itu jadi komitmen bersama. Oleh karena itu bagaimana saya mengangkat visi ini sesuai dengan RPJMN," katanya.

"Saya ini latarbelakang pengusaha. Jadi untuk ekonomi dengan sumber daya pengetahuan, insha allah teratasi," tambah bacalon wakil walikota, Joni Muslim.

Sementara bacalon walikota dan wakil walikota Pilkada Bontang, Adi Darma dan Basri Rase merespon dengan serius ancaman resesi saat ditanya TribunKaltim.co dalam konferensi pers di kantor KPU Bontang.

Bagi mereka salah satu jalan keluar menjauh dari krisis ekonomi tak lain dengan fokus terhadap pemberdayaan masyarakat lokal.

"Ekonomi yang terpuruk yang mau kita ubah. Tanya ke pasar, berapa pendapatan mereka? Sangat turun sekali. Kita ingin merubah ekonomi lebih baik. Dimana 1 sen pun APBD keluar untuk kepentingan masyarakat," ujar mantan Walikota Bontang.

Menurutnya APBD Bontang harus tetap berputar di dalam Kota Bontang, bukan banyak keluar ke luar wilayah. Salah satu instrumennya dengan mengaplikasikan ke dalam pemberdayaan masyarakat. Baik dalam program UKM, pendidikan dan kesehatan.

"Kita ingin daya beli masyarakat tumbuh berkembang. Contoh, kita baju beli di luar misal Rp15 miliar, maka yang menikmati Rp15 miliar adalah orang luar. Kalau kita bikin baju di sini, hanya sediakan kain, kita berdayakan penjahit lokal, maka uang mereka dapat," urainya.

"Bisa saja Rp5 miliar bahannya, Rp10 miliar di dalam Bontang. Itu yang beredar. Penjahit dapat, dia ke pasar, orang pasar ke nelayan dan petani, inilah perputaran siklus ekonomi," sambungnya.

Bacalon wakilnya, Basri Rase menegaskan pihaknya bakal fokus membangun sumber daya manusia ketimbang infranstruktur.

"Masalah mengatasi krisis ekonomi. Kami komitmen, bahwa APBD kami lebih banyak ke masyarakat, ketimbang bangun infranstruktur," tegasnya.

Penguatan produksi lokal jadi jawaban menghadapi ancaman resesi, ungkap Basri Rase. Dalam bayangannya seluruh aparatur pemerintah wajib mengenakan produk-produk lokal buatan warga Bontang dalam bekerja.

Di samping itu menurutnya perlu dibangun sentra-sentra UKM di Bontang dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Pun dengan meningkatkan pendapatan aparatur baik PNS maupun non PNS.

"Maupun perangkat lain seperti RT, guru ngaji, guru swasta. Agar daya beli bisa tinggi. Tinggi pendapatan, tinggi daya beli. Kurang pendapatan maka pasti daya beli berkurang," tuturnya.

(Tribunkaltim.co/Fachri)