Breaking News:

Patok Batas Negara di Kaltara Bergeser, Jalan ke Kantor Camat Sebatik Utara Harus Lewat Malaysia

Puluhan hektare lahan perkebunan dan persawahan milik masyarakat Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masuk dalam wilayah Malaysia

HO
ILUSTRASI - Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Sekprov H Badrun, beserta masyarakat berfoto bersama anggota Pasukan Pengamanan Perbatasan beberapa waktu lalu di salah satu patok batas RI-Malaysia di Nunukan. 

TRIBUNKALTIM.CO – Polemik patok batas negara masih terjadi di Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negera tetangga, Malaysia.

Bahkan kini jalan menuju ke Kantor Camat Sebatik Utara harus lewat wilayah Malaysia.

Pasalnya, sejak ada pengukuran patok batas negara tahun lalu, puluhan hektare lahan di Sebatik jadi wilayah Malaysia

Warga setempat pun banyak yang komplain. 

Puluhan hektare lahan perkebunan dan persawahan milik masyarakat Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masuk dalam wilayah Malaysia.

 Menaker Sebut BLT Rp 600 Ribu Tahap 2 Sudah Cair, Apakah Anda Masuk Gelombang 2, Begini Cara Ceknya

 CEK Rekening, Ada Pekerja Sudah Terima BLT Rp 600 Ribu Tahap 2, Bank Mandiri, BCA, Bank Swasta Lain?

 SUDAH CAIR, Transfer BLT Rp 1,2 Juta via Bank Swasta Sudah Diterima, Cara Mudah Cek BLT Rp 600 Ribu

 Sudah 6 Juta UMKM Dapat BLT Rp 2,4 Juta, Pendaftaran Masih Dibuka, Bisa Datang Langsung atau Online

Hal itu terungkap setelah pengukuran ulang patok batas negara oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Jabatan Ukur dan Pemetaan (JUPEM) Malaysia pada Juni 2019.

"Ada sekitar 44 warga yang mengaku dirugikan karena sebagian lahan mereka masuk Malaysia," ujar Kepala Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Hambali, saat dihubungi, Jumat (4/9/2020).

Menurut Hambali, ada sekitar 2,16 km lahan yang ada di desa Seberang dinyatakan masuk Malaysia akibat pergeseran patok batas Negara.

Sudah banyak masyarakat mengadukan persoalan tersebut ke Kantor Desa mempertanyakan terkait ganti rugi dan status sertifikat tanah yang mereka miliki.

"Sebagian besar warga ada kepemilikan sertifikat, data kita sekitar 44 orang, mereka menggarap lahan, berkebun dan bertani di sana sejak lama," katanya.

Halaman
1234
Editor: Rita
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved