Jokowi Beri Peringatan ke PNS, TNI dan Polri, Singgung Politik Identitas di Pilkada Serentak 2020
Jokowi beri peringatan ke PNS, TNI dan Polri, singgung politik identitas di Pilkada Serentak 2020
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Jokowi beri peringatan ke PNS, TNI dan Polri, singgung politik identitas di Pilkada Serentak 2020.
Gelaran Pilkada Serentak 2020 akan berlangsung Desember nanti.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun mengingatkan PNS, TNI dan Polri jelang Pilkada yang berlangsung di 270 daerah di Indonesia.
Diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di tengah pandemi Virus Corona atau covid-19.
Presiden Joko Widodo mengingatkan aparat birokrasi serta anggota TNI- Polri untuk selalu netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di 270 daerah.
• Blak-Blakan, Eks Istri Kajati Jawa Barat Bongkar Masa Lalu Jaksa Pinangki, Minta Tinggalkan Suaminya
• Menegangkan, Live Streaming Kroasia vs Timnas U-19, Striker Indonesia Bocorkan Pesan Shin Tae-yong
• Jokowi Lanjutkan Kartu Prakerja, BLT BPJS, Bantuan UMKM dan Bansos Tunai 2021, Cara Daftarnya Mudah
"Saya minta kepada aparat birokrasi, TNI dan Polri untuk terus bersikap netral dan tidak memihak pada satu pasangan calon tertentu," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Kepala Negara mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, kualitas demokrasi harus tetap dijaga dan ditingkatkan.
Oleh karena itu, pelaksanaan pilkada jangan hanya terfokus pada teknis seputar protokol kesehatan.
Namun masalah klasik, yakni netralitas aparat.
"Kita ingin di dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang," kata Presiden Jokowi.
Ia sekaligus mengingatkan jangan sampai ada pembiaran terhadap penggunaan bahasa, narasi, atau simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat.
Harus ada ketegasan, jangan sampai paslon dan pendukungnya menggunakan politik identitas terkait suku, agama, ras dan antar golongan.
"Karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan.
Inilah yang harus dicegah," kata dia.
Para calon kepala daerah sedianya lebih mengutamakan adu program, kontestasi, gagasan serta kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah.
