Breaking News:

OPD Terkait Diminta Lebih Aktif Mempercepat Perhutanan Sosial Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Akan tetapi, untuk mewujudkan dan mempercepat program itu sangat diperlukan peran aktif seluruh organisasi perangkat daerah terkait.

HO
WORKSHOP PS - Suasana workshop perhutanan sosial (PS) di Tenggarong, Kamis (10/9/2020). Workshop yang dibuka Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Amrullah ini diikuti OPD terkait dengan tema “Membangun Peran Para Pihak Dalam Percepatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial." 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Keluarnya kebijakan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengenai izin perhutanan sosial (PS) telah memungkinkan masyarakat di daerah mendapat akses secara legal dalam mengelola kawasan hutan di sekitarnya. Akan tetapi, untuk mewujudkan dan mempercepat program itu sangat diperlukan peran aktif seluruh organisasi perangkat daerah terkait.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Amrullah saat membuka workshop pengembangan usaha perhutanan sosial "Membangun Peran Para Pihak Dalam Percepatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial" di Tenggarong, Kamis (10/9/2020).

"Peran lebih aktif dari semua OPD kita harapkan bisa mempercepat pengembangan usaha perhutanan sosial ini. Dengan begitu tujuan Permen LHK No P.83 Tahun 2016 yakni menyelesaikan permasalahan tenurial sekaligus memberikan keadilan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, baru bisa akan tercapai. Intinya, peran aktif kita semua diharapkan akan membuat masyarakat bisa hidup sejahtera dan hutan lestar," jelas Amrullah. 

Workshop diikuti oleh semua OPD terkait di wilayah Kukar.  Menurut koordinator workshop, Rusdianto, yang ikut dalam workshop kali ini antara lain camat, Kepala SKPD atau yang mewakili, Kepala KPHP lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, lembaga swadaya masyarakat serta pendamping perhutanan sosial. Tujuannya agar diperoleh persamaan persepsi untuk mempercepat pengembangan usaha perhutanan sossial.

WORKSHOP - Koordinator workshop perhutanan sosial (berbaju putih) di Tenggarong, Kamis (10/9/2020). Workshop yang dibuka Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Amrullah ini diikuti OPD terkait dengan tema “Membangun Peran Para Pihak Dalam Percepatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.
WORKSHOP - Koordinator workshop perhutanan sosial (berbaju putih) di Tenggarong, Kamis (10/9/2020). Workshop yang dibuka Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Amrullah ini diikuti OPD terkait dengan tema “Membangun Peran Para Pihak Dalam Percepatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial." (HO)

Amrullah menyebut Kaltm merupakan provinsi yang luas. Mencapai 12,7 juta hektare.  Sesuai Perda No.1/2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036, sekitar 65 persennya atau 8,3 juta hektare merupakan kawasan hutan. Terdiri kawasan lindung 2,2 juta hektare, dan kawasan budidaya kehutanan 6,1 juta hektare.

Sebelum Permen LHK itu diterbitkan tahun 2016, pengelolaan kawasan budidaya kehutanan tertumpu pada pemegang izin dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) baik Hutan Tanaman maupun Hutan Alam (HPH dan HTI). Kini dengan Permen LHK itu, masyarakat sekitar juga diberikan akses untuk turut mengelola hutan di dalam maupun sekiar hutan.

Khusus di Kutai Kartanegara, saat ini telah memiliki izin Perhutanan Sosial sebanyak 12 izin seluas total 20.684 hektare. Baik dalam skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), yang dikelola oleh Koperasi, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) maupun Kelompok Tani Hutan (KTH).

Selain izin PS yang telah terbit, Amrullah juga mengemukakan masih terdapat desa-desa yang beririsan langsung dengan kawasan hutan dan dalam proses persiapan izin PS. Dinas Kehutanan Kaltim beserta KPHP di wilayah Kukar yaitu KPHP DAS Belayan, KPHP Delta Mahakam, KPHP Meratus, dan KPHP Santan terus mendorong proses ini bisa lebih cepat.

Saat ini lokasi yang sudah berproses dan diverifikasi oleh Tim Kementrian LHK sebanyak lima lokasi dengan luas 11.160 hektare terletak di Kecamatan Muara Badak, Muara Jawa dan Muara Kaman. Ia berharap dalam tahun ini dapat terbit perizinannya. Dengan demikian diharapkan dalam tahun 2020 Kabupaten Kukar memiliki perizinan PS seluas 31.844 hektare. 

"Adanya workshop ini saya harapk dapat menyamakan persepsi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak terkait lainnya terhadap pemahaman program Perhutanan Sosial sehingga dapat mensinergikan kegiatan-kegiatan antarpihak ke arah dukungan percepatan pengembangan usaha perhutanan sosial sesuai peran dan potensi para pihak dengan hasil akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Amrullah.

Asisten II Setkab Kukar dalam sambutan yang dibacakan Kepala Bagian SDA Abdullah Panusu mengakui izin PS telah membuka peluang bagi warga Kukar dalam mengelola sumber daya hutan berbasis masyarakat. Baik itu yang memadukannya dengan kegiatan sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan mapun perikanan. Masyarakat mengenalnya sebagai sstem agroforestry (pertanian dan kehutanan) dalam bentuk silvofishery (kehutanan dan perikanan) maupun silvopastura (kehutanan dan peternakan).

Karena itu ia meminta para pihak atau SKPD Daerah untuk mengkolabirasikan programnya guna percepatan pengembangan usaha perhutanan sosial. Ini pentingnya, katanya, Pemkab Kukar, menurutnya menyambut baik program perhutanan sosial ini sebab memberi kesempatan bagi masyarakat Kukar untuk ikut mengelola kawasan hutan secara legal.

Penguatan kelembagaan disebutnya juga menjadi faktor  penting. Dengan begitu pemegang izin seperti Koperasi, Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) senantiasa mendapatkan pembinaan dari instansi terkait dan pendampingan LSM.(bin)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved