Breaking News:

Berita Pemkab Mahakam Ulu

Cegah Terjadinya Kluster Pilkada, Bupati Bonifasius Minta Jajarannya Patuhi Ketat Protokol Kesehatan

Intinya mengutamakan protokol kesehatan covid-19, sehingga pilkada ini akan berlangsung aman. Dan yang terpenting, tidak

HUMASKAB MAHULU
RAKOR PILKADA - Kepala DP2KB Mahulu Agustinus Teguh Santoso mengikuti Rakor Pengamanan dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pilkada Serentak 2020 melalui video conference di ruang rapat Setkab Mahakam Ulu, Rabu (9/9/2020). Ia bersama Kepala Dinas Trantibum Lawing Nilas, Sekretaris Inspektorat Anyeq Laing, Kasubbag TU Kesbangpol Tri Joko, Kabid Distrantimbum dan Linmas Markus. 

UJOH BILANG - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh,SH melalui Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DP2KB) Drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm.,Kes, menegaskan Pemkab Mahulu mendukung penuh dan ikut serta menyukseskan Pilkada 9 Desember 2020  mendatang.

Khususnya dalam mendukung tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh KPU dan Bawaslu harus berjalan aman, dengan menaati protokol Kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

“Intinya mengutamakan protokol kesehatan covid-19, sehingga pilkada ini akan berlangsung aman. Dan yang terpenting, tidak menimbulkan kluster baru pilkada. Dan juga tahapan-tahapan pilkada di Mahakam Ulu baik itu di tingkat kabupaten maupun di kecamatan akan kami instruksikan kepada tim satgas di kecamatan, melalui tim gerak cepat yang ada di puskesmas untuk sama-sama bersiap mengamankan kegiatan pilkada di Kabupaten Mahakam Ulu,” tegasnya.

Hal itu disampaikan Teguh, saat usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 melalui Video Confrence yang berlangsung di ruang rapat Setkab Mahakam Ulu, Rabu (9/9/2020).

Rakor yang dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, diikuti Kepala BIN, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa agung, Ketua KPU RI, Ketua bawaslu RI,Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penegakan Covid-19, Gubernur, Bupati, dan Walikota se Indonesia, membahas dengan persiapan pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
Menko Pulhukam Mahfud MD, melalui pertemuan itu menegaskan, tugas pemerintah yang utama saat ini adalah memperhatikan protokol kesehatan atau menyelenggarakan pelayanan kesehatan, dengan pengamanan kesehatan untuk pilkada. Untuk itu, protokol kesehatan harus menjadi landasan utamanya dalam kebijakan-kebijakan lain.

Menko Pulhukam Mahfud MD menyampaikan, pemerintah telah mengeluarkan Implementasi Inpres No 6 Tahun 2020 mencakup soal penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang sifatnya umum. Namun dari sifat umumnya ini justru merekat khusus pengertian keamanan implementasi penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, serta KPU RI juga telah menerapkan PKPU No 10 Tahun 2020, kemudian Bawaslu RI melalui peraturan bawaslu No 4 Tahun 2020.
Hal senada juga disampaikan, Ketua KPU RI Arief Budiman, yang menyampaikan Pilkada pada 9 Desember 2020 akan diselenggarakan serentak di 270 daerah. Dan tahapan pilkada ini sudah dimulai sejak 15 Juli lalu dan kini sedang berproses pendaftaran calon. Ada tiga hal penting yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pilkada di masa pandemi Covid-19 ini yakni pada tahapan pendaftaran calon, kampanye dan pemungutan suara.
Ketiga tahapan tersebut terjadi potensi pengumpulan massa. Untuk itu seluruh penyelenggara dan masyarakat wajib menaati protokol kesehatan. Disampaikan juga, pada pemungutan suara di masing-masing TPS, pihaknya akan menyiapkan sarana prasarana protokol kesehatan.
Sementara itu Ketua Bawaslu RI dalam arahannya mengatakan, Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 tentu menjadi kebijakan bersama untuk menegakkan protokol kesehatan, khususnya terkait dengan bagaimana kepolisian Indonesia yang dalam Perpres menyebutkan untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap protokol kesehatan.
Turut hadir Pada Rakor Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pilkada Serentak Tahun 2020, Kepala Dinas Trantibum Lawing Nilas, S.Pd, Anyeq Laing Sekretaris Inspektorat, Tri Joko Kasubbag TU Kesbangpol, Markus Kabid Distrantimbum dan Linmas. (adv/hms12/naw)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved