Pemerintah Pusat Sampaikan Sikap Resmi soal PSBB DKI Jakarta, Minggu 13 September Pukul 13.00 WIB

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Pusat sampaikan sikap resmi soal PSBB DKI Jakarta siang ini, Minggu 13 September 2020 pukul 13.00 WIB. 

Terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) DKI Jakarta, Pemerintah pusat akan menyampaikan sikap resmi siang ini, Minggu 13 September 2020. 

Menurut Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo menyampaikan sikap pemerintah pusat akan disampaikan pada Minggu (13/9/2020) besok, atau sehari sebelum PSBB total kembali diberlakukan.

"Untuk PSBB yang sudah diumumkan Gubernur DKI secara resmi akan disampaikan ke media besok sekitar pukul 13.00 WIB," kata Doni dalam keterangan pers dari RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Sabtu (12/9/2020) malam.

Doni mengatakan, baru saja digelar rapat koordinasi dengan para Menteri Koordinator, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Gubernur Banten Wahidin Halim.

Rapat itu membahas rencana DKI Jakarta yang akan menerapkan PSBB total layaknya awal pandemi.

• Refly Harun Beber Ekonomi Sudah Nyungsep Sebelum Covid-19, PSBB Anies Baswedan Hanya Pengalihan

• SERIUS! Analis Ungkap Dampak Bila PSBB Jakarta Dibatalkan, Ada yang Lucu, Nasib Surat Edaran Libur?

• VIRAL! TERKUAK Isi Surat Orang Terkaya RI ke Jokowi, Tolak PSBB Jakarta, Terselip Saran untuk Anies

• Akhirnya Jokowi Angkat Bicara Soal Polemik PSBB Jakarta, Fadjroel Rachman Beber Beda dengan Anies

Namun, belum ada kesimpulan yang diambil dalam rapat itu.

"Sehingga hasil pertemuan tadi masih akan dibahas lebih lanjut baik oleh Pemda DKI, nanti pemerintah pusat akan diwakili tim pakar satgas bersama perwakilan kementerian dan lembaga.

(Rapat) malam ini sampai besok pagi," kata dia.

Oleh karena itu lah pemerintah pusat baru akan menyampaikan sikap resmi soal PSBB DKI pada Minggu besok.

Ia menegaskan dibutuhkan waktu untuk membahas persoalan ini.

"Sehingga pengumuman yang disampaikan ke masyarakat besok ada kepastian, harmonisasi kepentingan pusat dan daerah, serta yang paling pokok adalah keselamatan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah unsur di pemerintah pusat beda sikap menanggapi langkah Anies yang akan menerapkan kembali PSBB total di DKI Jakarta.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmtio menyebut, PSBB total di DKI Jakarta memang harus dilakukan menyusul terus naiknya kasus positif Covid-19 di ibu kota.

• Ayu Ting Ting Ancam Rizky Billar Gegara Lesty Kejora Akui Belum Diberi Kepastian: Jangan Main-main!

• Ahli Virologi Mengaku Hidupnya Terancam Setelah Mengaku Punya Bukti Virus Corona Buatan Manusia

Sebab, PSBB transisi yang diberlakukan dengan sejumlah pelonggaran terbukti tidak mampu menekan penyebaran virus.

"Kita harus menerima kenyataan ini.

Kita harus mundur selangkah untuk bisa melangkah lagi ke depan dalam kehidupan yang lebih baik, lebih normal," kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Kementerian Kesehatan juga menyatakan Anies Baswedan tak perlu mendapatkan izin lagi dari pemerintah pusat untuk memberlakukan PSBB total.

Namun, tiga menteri ekonomi Jokowi merespons negatif langkah Anies.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.

Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian.

Mendag Agus Suparmanto menilai pemberlakukan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi mengingat peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga Kartasasmita mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan tersebut.

Refly Harun beber ekonomi sudah nyungsep sebelum covid-19, PSBB Anies Baswedan hanya pengalihan.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turut menyoroti reaksi para Menteri Jokowi soal PSBB total di Jakarta.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan memutuskan Jakarta akan PSBB lagi seperti di awal pandemi Virus Corona atau covid-19.

Para Menteri Jokowi menilai tindakan Anies Baswedan akan berdampak serius ke perekonomian negara.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan padangannya terkait persoalan yang terjadi di Ibu Kota, yakni antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pemerintah pusat.

Sebelumnya Anies Baswedan menyatakan akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) yang rencananya akan dimulai pada Senin (14/9/2020).

Namun kebijakan tersebut tidak sejalan bahkan mendapatkan pertentangan dari pemerintah pusat.

Refly Harun menilai bahwa kebijakan Anies BAswedan yang saat ini tengah dipersoalkan oleh para menteri, hanya dijadikan sebagai kambing hitam dari masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah itu sendiri.

Yakni berkaitan dengan memburuknya perekonomian dan hingga terancam mengalami resesi.

• Komentari Video Pernikahan Nella Kharisma dan Dory Harsa, Via Vallen Disorot, Timbulkan Pertanyaan

• TERKUAK SISA KUOTA PRA KERJA! www.prakerja.go.id login, Cara Mudah Daftar Kartu Prakerja Gelombang 8

Menurut Refly Harun, persoalan ekonomi negeri ini sudah terjadi dan tidak ada hubungan dengan pengumuman dari kebijakan Anies.

Bahkan dikatakannya, sudah bermasalah sebelum covid-19 masuk ke Tanah Air.

Hal itu diungkapkan dalam tayangan Youtube pribadinya, Refly Harun, Jumat (11/9/2020).

Refly Harun lantas mengatakan bahwa yang salah sejak awal dalam penanganan covid-19 adalah berasal dari pemerintah pusat.

Kebijakan dari pemerintah pusat seakan-akan hanya mengedepankan persoalan ekonomi dibandingkan masalah kesehatan yang harusnya jauh lebih penting.

"Ini adalah soal policy mendasar negeri ini, sejak awal sebenarnya ada kritik yang besar bahwa pemerintah sepertinya tidak sungguh-sungguh dalam menangani covid-19, lebih mendahulukan insentif bidang perekonomian," ujar Refly Harun.

"Lebih mendahulukan bagaimana melakukan pemulihan ekonomi yang sudah terpuruk sebelum covid-19 sesungguhnya," imbuhnya.

Oleh karena itu, Refly Harun tidak segan mengatakan bahwa pemerintah memanfaatkan pandemi covid-19 ini untuk menutupi kondisi perekonomian Indonesia.

"Jadi covid-19 itu menjadi semacam dalih untuk kataknlah menghindari gugatan bahwa perekenomian sudah nyungsep duluan sebelum adanya covid-19," kata Refly Harun.

"Sekarang pengumuman pemberlakuan PSBB lagi oleh Gubernur Anies Baswedan juga mulai dijadikan kambing hitam lagi," imbuhnya.

"Padahal jangan-jangan ada di kinerja menteri-menteri itu sendiri."

Lebih lanjut, Refly Harun merasa kurang yakin ketika pengumuman kebijakan PSBB dari Anies langsung berdampak pada perekonomian.

Seperti yang dikatakan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang menyebut Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) anjlok.

"Karena masak satu pengumuman tiba-tiba sudah membuat kacau semuanya," ucapnya.

"Memang kadang-kadang sentimen pasar itu tidak bisa diduga, tapi kalau fundamentalnya kuat orang kan enggak gampang lari sesungguhnya," terangnya.

"Tapi masalahnya kita sedang berada dalam situasi resesi," pungkasnya.

• HEBOH Mahasiswa Kaya Buat Kompetisi Bisa Berhubungan Badan dengan Mahasiswi Miskin, Kampus Bereaksi

• Tak Terima Anak Gadisnya Dirudapaksa, Seorang Pria di Meksiko Tikam Pelaku Hingga Tewas

• Jadwal Acara TV Hari Ini Minggu 13 September, MotoGP 2020 di Trans7, Rizky Billar, dan LIDA Indosiar

• Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini Terbaru Minggu 13 September 2020 Cancer Gelisah, Pisces Ada Orang Baru

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Pusat Sampaikan Sikap Resmi soal PSBB DKI Besok" dan Tribunwow.com dengan judul Refly Harun Sebut Kebijakan PSBB Anies Baswedan Dijadikan Kambing Hitam oleh Pemerintah Pusat