Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Soal Upah Karyawan Perkebunan Belum Dibayar, Dewan Panggil Perusahaan hingga Serikat Pekerja

Dugaan pleanggaran hak-hak karyawan antara lain tentang upah yang terlambat, upah yang tidak sesuai dengan UMR,

HUMAS DPRD KALTIM
BAHAS UPAH KARYAWAN - Komisi IV DPRD Kaltim hearing dengan Kepala Disnakertrans Kaltim, Dinas Perkebunan (Disbun), Disnakertrans Kubar, DPD SPN Kaltim, DPC SPN Kubar, dan Direktur PT Kutai Argo Lestari Kubar membahas upah karyawan, Selasa (8/9/2020). 

SAMARINDA - Menindaklanjuti laporan karyawan yang tergabung dalam DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kaltim dan DPC SPN Kabupaten Kutai Barat (Kubar) terkait dugaan pelanggaran hak-hak karyawan yang dilakukan perusahaan, Komisi IV DPRD Kaltim mengadakan rapat dengar pendapat atau hearing.

Dugaan pleanggaran hak-hak karyawan antara lain tentang upah yang terlambat, upah yang tidak sesuai dengan UMR, dan permasalahan hak-hak fasilitas mengenai iuran BPJS yang tidak bisa diklaim karyawan.

Komisi IV DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala Disnakertrans Kaltim, Dinas Perkebunan (Disbun), Disnakertrans Kubar, DPD SPN Kaltim, DPC SPN Kubar, dan Direktur PT Kutai Argo Lestari Kubar, Selasa (8/9) lalu.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPD SPN Kornelis Wiriyawan Gatu meminta agar membuat perjanjian bersama antara PT Kutai Argo Lestari dengan para karyawan mengenai upah yang dibayarkan. Hal ini dimintanya agar tidak membuat para karyawan menjadi frustasi.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya'qub selaku pimpinan rapat mengatakan, hal ini harus ditangani secara serius. Berbagai pihak baik dari Disbun dan Disnaskertrans Provinsi dan Kabupaten akan terlibat didalam pengawasan masalah ini.

"Hal ini menjadi persoalan yang serius, karyawan harus merasakan kelayakan serta fasilitas perlindungan oleh pemerintah," ujarnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, memberikan masukan bahwa hal ini perlu dikomunikasikan mengenai kontrak kerja karyawan dengan perusahaan, meyakinkan komitmen perusahaan dengan karyawan agar permasalahan ini bisa diselesaikan. "Perusahaan tetap beroperasi dan karyawan dapat bekerja dengan baik agar tidak ada yang merasa dirugikan" katanya.

Rusman Ya'qub menambahkan, dengan begitu keputusan bersama diakhir, Komisi IV DPRD Kaltim mendorong agar membuat perjanjian bersama yang mana perjanjian tersebut didaftarkan ke pengadilan terkait dengan penundaan pembayaran upah.

"Kami Komisi IV mendorong agar PB (perjanjian bersama) ini bisa secepatnya dibuat agar masalah ini bisa terselesaikan, baik dari jalur musyawarah maupun jalur hukum," tambahnya. Turut hadir Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid, dan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim diantaranya Fitri Maisyaroh, Puji Setyowati, serta Jawad Sirajuddin. (adv/hms8)

Tags
Pengupahan
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved