Pemberlakuan Jam Malam Disorot DPRD Balikpapan, Tak Sepakat Ada Batasan Gerak Perekonomian

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan ( DPRD Balikpapan ) Provinsi Kalimantan Timur, menyoroti soal pemberlakuan jam malam. Mereka tak sepakat apabila kegiatan ekonomi harus dibatasi.

DPRD berkomentar bahwasannya pemberlakuan jam malam bukan untuk menutup usaha, melainkan untuk memperketat protokol kesehatan Corona atau covid-19 di malam hari.

“Barangkali tujuannya benar, tapi implementasi di lapangannya yang salah,” kata Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (17/9/2020).

Menurutnya, DPRD Balikpapan sangat menghargai kinerja Gugus Tugas covid-19 dalam penegakan Perwali yang sudah dibuat.

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim akan Rapat Dengar Pendapat Bersama DPRD, Berikut Permintaannya

Baca Juga: Pelaku Modus Beli Ayam Goreng, Terekam CCTV Curi Smartphone Kasir Outlet Kentucky Ndeso Balikpapan

Namun, penekannnya lebih kepada sportivitas penegakan protokol kesehatan covid-19 yang selama ini harus disosialisasikan dengan 3 M.

Yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

"Jam malam itu diperlukan hanya untuk mensosialisasikan penanganan Covid. Bukan melarang orang berusaha kemudian jam sepuluh bubar," ujarnya.

"Kami DPRD Balikpapan tidak sepakat. Karena ini soal pergerakan ekonomi,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, pihaknya harus membela dan mengakomodir kepentingan masyarakat tekait pergerakan perekonomian.

Maka itu, badan legislatif ini akan berusaha kembali melakukan pembahasan bersama terkait pemahaman jam malam yang diainut.

Mengingat, pemberlakuan jam malam masih dalam waktu yang tidak ditentukan. Sehingga sangat berdampak pada pelaku ekonomi kecil.

"Semua kegiatan harus kita evaluasi. Kita akan coba kordinasi dengan gugus covid-19, untuk meluruskan hal ini. Tapi secara ekonomi harus tetap berjalan," pungkasnya.

Masker Scuba Kurang Maksimal