BPBD Kutim Serahkan Kendaraan Operasional untuk Posko Karhutla Sangkulirang

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur ( BPBD Kutim ) mendirikan empat posko penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan ( karhutla ).

Satu di antaranya, berada di Kecamatan Sangkulirang. Di posko ini, semua permasalahan karhutla di empat zona di Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, ditangani.

Untuk mendukung penanganan karhutla, BPBD Kutim ( Kutai Timur ) menyerahkan kendaraan operasional penanganan karhutla.

Berupa dua unit motor, lengkap dengan helm dan lampu, satu unit mobil water supply dan satu unit mobil jeep fire serta dua unit radio komunikasi.

Baca Juga: UPDATE Virus Corona di Berau, Pasien Covid-19 Kembali Bertambah 8, Didominasi Klaster Pertanahan

Baca Juga: Bangun Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur Ditunda, Garap Masterplan dan Infrastruktur Dasar Saja

Semua unit tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Reboisasi (DR) yang diberikan Pemerintah Pusat, pada BPBD Kutai Timur.

Saat ini, di Kabupaten Kutai Timur, sudah berdiri empat Posko karhutla. Yakni, di Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Muara Wahau, dan Kecamatan Muara Bengkal.

"Secara bertahap, BPBD Kutim akan melengkapi fasilitas penunjang yang harus tersedia di masing-masing posko karhutla,” ungkap Kepala BPBD Kutim, Syafruddin kepada TribunKaltim.co pada Selasa (22/9/2020) pagi.

Ia berharap ke depan seluruh kecamatan bisa memiliki posko karhutla dan terkoneksi antara satu posko dengan posko lainnya.

Baca Juga: Percobaan Vaksin Covid-19 Sinovac, Diklaim Aman Digunakan oleh Kalangan Lansia

Baca Juga: 16 Kasus Baru Covid-19 di Yogyakarta, Berasal dari Klaster Warung Solo Sudah Meluas

Karena dilengkapi ripiter di masing-masing posko. Untuk saat ini, baru di empat kecamatan tersebut didirikan posko. Karena, keempat kecamatan tersebut yang dinilai rawan kebakaran.

Konsen pemerintah saat ini, satu di antaranya adalah masalah kebakaran hutan dan lahan. Daerah Kalimantan Timur, termasuk Kutai Timur, merupakan wilayah yang titik apinya cukup banyak dan memiliki potensi kebakaran hutan yang besar.

Sehingga penanganan kebakaran hutan perlu dilakukan serius dan sistematik. Selain membangun Posko karhutla, kami juga sudah membentuk komunitas Masyarakat Peduli Api (MPA).

Mereka yang akan melakukan penanganan awal, ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan,” beber Syafruddin.

Senada, Plt Bupati Kutai Timur, H Kasmidi Bulang ST MM mengaku bersyukur dengan adanya bantuan unit operasional penanganan karhutla dari alokasi dana DBH DR.

Terutama untuk kecamatan-kecamatan dengan potensi titik api yang besar dan jauh dari ibukota kecamatan.

“Kami beruntung sekali, ada bantuan unit operasional karhutla untuk empat Posko karhutla di empat kecamatan di wilayah Kutim," ujarnya.

"Keempat kecamatan yang dipilih, saya rasa tepat sekali. Karena memang berada di pedalaman dan kawasan pesisir, yang kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan,” ungkap Kasmidi.

Ia berharap tim karhutla Sangkulirang dan Rantau Pulung bisa memanfaatkan unit tersebut dengan baik dan merawatnya. Agar jangka pemanfaatanya bisa lebih panjang.

“Tak hanya untuk menangani di kawasan Sangkulirang saja, tapi juga ke kecamatan sekitar yang membutuhkan penanganan karhutla,” ujarnya.

Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto ingatkan pencegahan karhutla

Kodam VI Mulawarman menggelar kegiatan apel Komandan Satuan (Dansat) terbesar tahun 2020 yang dilakukan secara virtual di Markas Kodam VI Mulawarman, Selasa (8/9/2020).

Apel yang dipimpin langsung oleh Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto itu dibagi menjadi 3 titik, yaitu jajaran Korem 091/Asn dilaksanakan di Yonif 611/Awanglong, Korem 101/Ant dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila kediaman Gubernur Kalimantan Selatan dan Korem 092/Mrl dilaksanakan di Yonif R 613 Raja Alam.

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari yang dimulai 8 sampai dengan 9 September 2020 yang mengusung tema ”Dengan Apel Komandan Satuan, kita wujudkan Satuan yang Profesional, Berdisiplin Tinggi, Solid, Sinergi dengan semua elemen bangsa, Tangguh, Berwawasan Kebangsaan dan Dicintai Rakyat di Wilayah Kodam VI/Mulawarman.

Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto mengatakan ada beberapa hal yang harus menjadi pedoman para peserta dalam pelaksanaan Apel Komandan Satuan.

"Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyatukan visi dan misi, menciptakan kesamaan dalam pemahaman nilai-nilai jati diri prajurit Kodam VI/Mulawarman guna memelihara soliditas yang dibangun melalui komunikasi dua arah antara pimpinan Kodam VI/Mulawarman dengan para komandan satuan,” katanya.

Lebih lanjut, Mayjen TNI Heri Wiranto menegaskan ada beberapa hal penting yang harus dilakukan para Komandan Satuan jajaran Kodam VI/Mulawarman, di antaranya terkait tindakan pencegahan terhadap terjadinya Karhutla dan penyiapan satuan Kowil dalam melaksanakan program Ketahanan Pangan.

Terlebih lagi diketahui wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya merupakan kawasan rawan Karhutla sehingga perlu dilakukan strategi pencegahan.

"Kedua program tersebut merupakan perintah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang harus dilaksanakan secara optimal oleh seluruh satuan jajaran Kodam VI/Mulawarman,” kata Pangdam VI Mulawarman.

Baca juga: 16 Kasus Baru Covid-19 di Yogyakarta, Berasal dari Klaster Warung Solo Sudah Meluas

Baca juga: Menkop UKM Pastikan BLT UMKM Diperpanjang, Cara Mudah Daftar Online, Berhasil Dapat Rp 2,4 Juta

Lebih lanjut, Pangdam menambahkan maksimalisasi tentang penggunaan peran media dalam mengekspos kegiatan Kodam, baik media cetak, elektronik dan online.

"Laksanakan publikasi kegiatan satuan jajaran secara proporsional, kreatif dan humanis untuk menuju kemanunggalan TNI-Rakyat di wilayah Kodam VI/ Mulawarman dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD,” ucap Pangdam.

Jenderal bintang dua tersebut mengingatkan seluruh jajarannya agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan dinas maupun di luar kedinasan untuk mencegah terjadinya penyebaran Virus Corona ( covid-19 ) bagi diri sendiri, rekan maupun keluarga.

"Penegakan disiplin protokol kesehatan menjadi hal yang harus dilakukan baik oleh prajurit, keluarganya maupun masyarakat," ujarnya. 

(TribunKaltim.co/M Sarita)