Harga BBM Belum Juga Turun, DPR Minta Pihak BPK dan KPK Periksa Pertamina

Kalau ini dilakukan, lanjut dia, maka akan menguntungkan masyarakat, disamping Pertamina juga dapat menekan kerugian mereka di semester satu tahun 2020 yang mencapai 11 triliun rupiah.

Mulyanto menyayangkan sikap Pertamina yang terlalu kaku memahami Permen No. 42/2018.

Mulyanto menduga ada pihak tertentu yang memanfaatkan celah hukum ini untuk mendapatkan keuntungan.

Untuk itu Mulyanto minta BPK dan KPK turun tangan memeriksa Pertamina agar diketahui aliran transaksi pembelian BBM tersebut.

"Kita perlu tahu, BBM mentah domestik yang wajib dibeli oleh Pertamina dengan harga tinggi tersebut apakah merupakan BBM yang merupakan bagian pemerintah dari kerjasama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama ( KKKS ) migas atau bukan?," ucap Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, kalau BBM yang dimaksud adalah BBM bagian dari Pemerintah mungkin masih maklum karena uang Pertamina tersebut tetap akan mengalir ke dalam kas Negara.

"Namun bila Pertamina wajib membeli BBM mentah domestik milik swasta maka ini patut dipertanyakan," pungkas Mulyanto.

Siap-siap Resesi Ekonomi Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020.

Bendahara Negara itu mengatakan, pada kuartal III, perekonomian Indonesia akan mengalami kontraksi hingga minus 2,9 persen.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III akan berada di kisaran minus 2,9 persen hingga minus 1,1 persen.

Baca Juga: Kisah Pengemudi Mobil Pembawa Jenazah Korban Mutilasi di Kalibata City Jakarta ke Rumah Duka

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Balikpapan Hari Ini, Selasa 22 September 2020, Hampir Sepanjang Hari Hujan Ringan

Angka tersebut lebih dalam jika dibandingkan dengan proyeksi awalnya yakni sebesar minus 2,1 persen hingga 0 persen.

Adapun keseluruhan, pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun akan berada di kisaran minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen. Sebelumnya, proyeksi Sri Mulyani berada di kisiaran minus 1,1 persen hingga positif 0,2 persen.