Nama Tenggarong Tercetus Karena Pengaruh Lidah Kaum Suku Bugis yang Jadi Pengikut Raja

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG- HUT Tenggarong ke-238 dipastikan tidak ada pesta atau kemeriahan untuk memperingatinya.

Pasalnya, Hari Jadi Kota Tenggarong yang jatuh pada 28 September 2020 besok, bersamaan dengan kondisi pandemi covid-19 yang memang belum berakhir.

Pada peringatan HUT Kota Tenggarong, Pemkab Kukar telah menggelar haul jamak ke makam Sultan-Sultan Kutai, Minggu (27/9/2020).

Kota Tenggarong menjadi ibu kota di wilayah administratif Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Bahkan, banyak cerita sejarah yang menceritakan bagaimana awal mula berdirinya Kota Tenggarong tersebut.

Di sela-sela haul jamak ke makam sultan Minggu (27/9/2020) tadi pagi, Camat Tenggarong, Arfan Boma membacakan sejarah singkat berdirinya Kota Tenggarong pada 28 September 1782 silam yang bersumber dari Ap. Kartanegara dan Zailani Idris.

Di awal kisah, Arfan Boma menceritakan, bahwa selama kurang lebih tujuh abad eksisnya Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, pusat pemerintahan telah mengalami dua kali perpindahan.

Perpindahan pertama, tahun 1734 masehi pada masa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Idris (1732-1739 M) pusat pemerintahan berpindah dari Kutai Lama ke Pamarangan Dalam Sungai Jembayan yang sekarang masuk dalam wilayah kecamatan Loa Kulu.

Kemudian, ucap dia, pada masa pemerintahan Aji Imbut gelar dari Sultan Muhammad Muslihuddin (1780-1816 M) raja Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-XV, pusat pemerintahan kembali pindah dari Jembayan ke Tepian Pandan yang sekarang dikenal dengan nama Tenggarong hingga masa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Parikesit.

“Sejak pusat kerajaan di Kutai Lama hingga di Pemarangan sering terjadi gangguan keamanan dari pihak lanun dan perompak solok serta Filipina,” ujarnya saat bercerita.

Dia menuturkan, dengan adanya peristiwa yang dianggap marabahaya dan mencemaskan kehidupan rakyatnya, maka Pemarangan sebagai pusat kerajaan dianggap tidak bertuah lagi.

Ia menceritakan, Samarinda Seberang sebagai pintu gerbang dan benteng utama kerajaan Kutai Kartanegara merasa khawatir akan keselamatan dan keamanan kerajaan.

“Maka para tokoh dan pemuka adat suku Bugis yang diprakarsai oleh Puak Adok Latojeng, Daeng Penggawa Mangkubumi Dipato Prabangsa dan Pangeran Masjurit telah bermusyawarah dan mufakat untuk mengusulkan kepada Aji Imbut agar pusat pemerintahan kerajaan dipindahkan dari Pemarangan ke tempat lain,” terangnya.

Selanjutnya, kata dia, dengan pertimbangan tersebut tak lama kemudian Aji Imbut beserta abdi kerajaannya berangkat mudik menyusuri Sungai Mahakam, dengan tujuan mencari rantau atau tempat yang patut dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Kutai Kartanegara yang aman dan sejahtera.

“Sampailah di suatu rantauan yang disebut Gersik terletak di antara teluk dalam dan sungai sebelah hulunya yang tepat berseberangan dengan sebuah sungai rantauan tepian pandan,” tuturnya.