‎Dubes Australia Tinjau Program Inklusi Difabel di Balikpapan, Ini Harapannya

‎TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier mengunjungi Kelurahan Telagasari, Kota Balikpapan, Jumat (24/4/2026) sekitar pukul 14.55 Wita.

Kunjungan ini dalam rangka meninjau pelaksanaan program inklusi difabel yang didukung Pemerintah Australia.
‎
‎Dalam kunjungan tersebut, Rod Brazier didampingi sejumlah delegasi, di antaranya Allison Frame, Christine Friswick, dan Julia De Lorenzo. Rombongan juga disambut perwakilan Pemerintah Kota Balikpapan, yakni Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Setda Balikpapan, Andi Muhammad Yusri Ramli.
‎
‎Turut hadir pula perwakilan mitra pelaksana program, yakni SIGAB Indonesia dan PPDI Kalimantan Timur.

‎Project Officer Program Solider Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Timur, Lily Handayani, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari monitoring program yang didanai Pemerintah Australia untuk mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Baca juga: Kecewa BST Dihapus, Disabilitas Kaltim Turun Aksi 21 April: Kami Butuh Hidup

‎“Program Solider ini bertujuan untuk mendorong pemenuhan hak-hak disabilitas. Programnya berskala nasional dan bermitra dengan enam provinsi, termasuk Kalimantan Timur,” ujarnya kepada tribunkaltim.co, Jumat (24/4/2026). 
‎
‎Ia menjelaskan, di Kalimantan Timur program ini dilaksanakan di dua kota, yakni Balikpapan dan Samarinda. Khusus di Balikpapan, program berjalan di enam kelurahan, yaitu Gunung Sari Ulu, Gunung Sari Ilir, Telagasari, Perapatan, Manggar, dan Manggar Baru.
‎
‎“Di setiap kelurahan kami membentuk kelompok disabilitas. Di sana teman-teman difabel dikumpulkan, dilatih, dan didorong agar bisa menyuarakan sendiri kebutuhan mereka,” jelasnya.
‎
‎Menurut Lily, bentuk dukungan dari Pemerintah Australia diwujudkan melalui program pemberdayaan, seperti pertemuan rutin, pelatihan kewirausahaan, hingga penguatan kapasitas individu maupun kelembagaan.
‎
‎“Mereka belajar bersosialisasi, meningkatkan kepercayaan diri, sampai berani menyampaikan kebutuhan kepada pemerintah, misalnya terkait akses fasilitas publik atau layanan kesehatan,” katanya.
‎
‎Ia menambahkan, program ini juga membuka ruang keterlibatan difabel dalam forum perencanaan pembangunan 
‎serta kegiatan padat karya di masyarakat.
‎
‎“Setelah ada program ini, teman-teman difabel sudah mulai berani terlibat, bahkan ikut menyampaikan usulan dalam forum resmi. Itu kemajuan yang sangat penting,” ujarnya.
‎
‎Lily berharap, praktik baik yang sudah berjalan dapat diperluas ke wilayah lain di Balikpapan yang belum terjangkau program.
‎
‎“Harapannya pemerintah kota bisa melanjutkan dan mereplikasi program ini ke kelurahan lain, karena masih banyak yang belum terjangkau,” tutupnya.
‎
‎Dalam kunjungannya, Dubes Australia turut melihat langsung hasil karya penyandang disabilitas, mulai dari kerajinan hingga produk kuliner. Ia juga menyempatkan diri mencicipi makanan di Cafe Mentari yang dikelola difabel serta berdialog dengan penerima manfaat program.
‎
‎Rod Brazier mengaku terkesan dengan dampak nyata yang dihasilkan dari program tersebut.
‎
‎“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SIGAB dan PPDI. Dampak program ini sangat nyata dan positif, dan kami bangga bisa bermitra dengan mereka,” ujarnya.
‎
‎Menurutnya, salah satu hal yang paling mengesankan adalah keberlanjutan program serta perubahan nyata di masyarakat, termasuk peningkatan aksesibilitas di fasilitas publik seperti kantor kelurahan.
‎
‎“Misalnya ada perbaikan fasilitas yang memudahkan teman-teman difabel mengakses layanan pemerintah,” katanya.
‎
‎Ia menambahkan, Pemerintah Australia berperan sebagai donor yang mendukung lembaga mitra dalam menjalankan program inklusi di berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya di Balikpapan.

Baca juga: 15 Disabilitas di Balikpapan Dibekali Ilmu Administrasi Perkantoran, Buka Akses Kerja

‎Ke depan, diharapkan praktik baik dari program ini dapat direplikasi ke lebih banyak wilayah. Saat ini, masih terdapat puluhan kelurahan di Balikpapan yang belum terjangkau program serupa.
‎
‎Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan komunitas dalam mewujudkan kota yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. (*)