Kasus Corona Melonjak di Samarinda, Mobil PCR Pesanan Pemkot tak Datang, Disorot Komisi IV DPRD

Kasus covid-19 di Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda masih terus melonjak. Sehingga Samarinda belum bisa melepaskan diri dari status zona m

TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO
Ilustrasi Mobil PCR. Hingga sekarang mobil PCR yang dipesan Pemkot Samarinda belum kunjung datang. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Kasus covid-19 di Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda masih terus melonjak.

Sehingga Samarinda belum bisa melepaskan diri dari status zona merah. 

Berbagai upaya dilakukan Pemkot Samarinda, salah satunya mendatangkan mobil PCR.

Namun sampai sekarang mobil PCR itu belum kunjung datang hingga kemudian menjadi sorotan Komisi IV DPRD Samarinda. 

Sementara itu, data grafis dari Dinas Kesehatan Kaltim pada Selasa (29/9/2020) malam, ada penambahan 114 kasus terkonfirmasi positif covid-19.

Penambahan terbanyak ada di Samarinda dengan 56 kasus, diikuti Kukar 44 kasus dan Bontang 9 kasus.

Di balik pandemi covid-19, penunjang alat kesehatan sangat dibutuhkan untuk seluruh masyarakat Samarinda.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah memesan sebuah mobil Polymerase Chain Reaction (PCR). Namun mobil yang dimaksud sampai saat ini masih belum juga nampak di Kota Tepian.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda dr Sri Puji Astuti menyesalkan hal itu.

Pasalnya di tengah kondisi seperti ini, alat tersebut sangat dibutuhkan dan diharapkan seluruh masyarakat Samarinda.

"Saya waktu itu sudah diberi tahu awal bulan September akan datang. Katanya waktu itu sudah dikirim dari sana, ternyata sampai sekarang belum ada," ucapnya diwawancarai awak media, Selasa (29/9/2020).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda, saat itu masih berhalangan pada proses pengirimannya.

"Memang, proses pembayarannya baru setengah dari harga yang ditentukan," tambahnya.

Ketua Komisi IV menyebutkan, mobil tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang lebih disesalkannya lantaran proses pembayaran setengah itu terjadi, sedangkan alokasi dana buat penanganan wabah pandemi covid-19 sebesar Rp 350 miliar.

"Ya saya sesalkan lagi, mengapa itu dibayar setengah," tuturnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved