KAMI Disorot Moeldoko, Din Syamsuddin Tak Tinggal Diam, Represif & Otoriter Sudah Ketinggalan Zaman

TRIBUNKALTIM.CO - KAMI disorot Moeldoko, Din Syamsuddin tak tinggal diam, represif & otoriter sudah ketinggalan zaman.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Din Syamsuddin merespon komentar yang dilayangkan Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP, Moeldoko.

Diketahui, beberapa terakhir, KAMI menggelar acara yang diberbagai tempat yang dihadiri langsung Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Bahkan, di beberapa acara terakhir KAMI, diwarnai ketegangan dengan aparat polisi maupun TNI.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI) Din Syamsuddin berharap, pemerintah dapat lebih terbuka dalam menerima kritik yang disampaikan semua pihak termasuk KAMI.

Menurut dia, penyampaian aspirasi oleh publik, yang dalam hal ini penyampaian pendapat di depan umum, merupakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat yang diatur di dalam Undang Undang Dasar 1945.

• Jawaban Bobby Nasution Sama, Najwa Shihab Simpulkan Menantu Jokowi Tak Punya Pandangan Pribadi

• Saling Tuduh Kapolres dan Kasat Sabhara Polres Blitar, Kali Ini Soal Tambang, Polda Jawa Timur Turun

• Masih Tersisa 180 Ribu Kuota Kartu Prakerja, Cek dashboard www.prakerja.go.id, Bocoran Gelombang 11

• Cek sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap 5 Sisa 620 Ribu Karyawan

"Apakah kritik dan koreksi KAMI yang menciptakan instabilitas?

Ataukah kebijakan pemeirntah yang tidak bijak, anti-kritik, dan tidak mau mendengar aspirasi rakyat yang justru berandil dalam menciptakan instabilitas itu?" ucap Din Syamsuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (2/10/2020).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menyampaikan hal tersebut menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang sebelumnya mengingatkan KAMI untuk tidak mengganggu stabilitas politik nasional.

Din Syamsuddin pun meminta agar Moeldoko tidak perlu melontarkan bernada ancaman dalam menanggapi kritik yang disampaikan KAMI maupun kelompok masyarakat lainnya atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

"Pada era demokrasi modern dewasa ini arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman.

Bagi KAMI semakin mendapat tantangan dan ancaman akan menjadi pelecut untuk tetap beristikamah dalam perjuangan," kata dia.

Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan KAMI kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah terutama dalam hal penanganan covid-19, pemberantasan korupsi, serta dilanjutkannya pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah situasi pandemi.

KAMI menilai bahwa sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah kurang tepat.

• Sudah Oktober, BPJS Ketenagakerjaan Bocorkan Progres BLT Subsidi Gaji Tahap 5, Cek Nama yang Valid