KPU Balikpapan Libatkan Banyak Klinik, 13 Ribu KPPS Bakal di Rapid Test

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan telah membuka rekrutmen KPPS untuk gelaran Pilkada 2020.

Jumlah KPPS yang bertugas nanti sebanyak 13.500.

Jumlah tersebut ditambah dengan Linmas yang akan berjaga.

Ketua KPU Kota Balikpapan, Noor Thoha mengatakan petugas KPPS yang telah diterima nanti wajib menlakukan rapid test.

Sehingga, KPU pun membutuhkan banyak klinik untuk bisa melaksanakan rapid test bagi 13 ribuan orang itu.

Baca Juga: Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 4.294 Orang, Kini Total Sudah Capai 328.952 Orang

Baca Juga: Tim Satgas Covid-19 Pastikan Pemeriksaan Swab yang Kontrak Erat Pasien Gratis

Baca Juga: Satgas Covid-19 Prihatin Aksi Demo Saat Pandemi, Doni Monardo: Bertanggungjawab Dunia dan Akhirat

"Rapid test untuk sejumlah orang itu dengan waktu agak singkat kan harus melibatkan banyak klinik. Maka bagi klinik yang belum mengajukan tawaran ke KPU silakan saja," ujar Thoha.

Sejauh ini klinik yang sudah mengajukan antara lain klinik Prodia, Lentera, dan sekira tiga klinik lainnya. Padahal, klinik yang dibutuhkan cukup banyak.

"Makin banyak makin bagus, karena akan kita bagi. Kan ada 34 kelurahan, kalau satu kelurahan satu klinik saja, butuh 34," ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris KPU Kota Balikpapan Syabrani menjelaskan anggaran yang digunakan untuk melakukan rapid test.

Rapid test bagi KPPS itu menggunakan anggaran dari APBN yang diterima KPU sebesar Rp 10 miliar.

Pun dalam pelaksanaan Rapid Test, per orangnya, dianggarkan Rp 150 ribu sesuai aturan Kemenkes.

Baca Juga: UPDATE Covid-19 di Kukar, 46 Kasus Positif Baru dan 11 Kasus Sembuh, Total Capai 1.598 Kasus

Baca Juga: Gencarkan Tracing, Segini Anggaran yang Dibutuhkan Satgas Covid-19 Balikpapan

Baca Juga: Kunci Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19 dengan Meningkatkan Daya Saing Daerah

"Tapi kami berupaya pada pemerintah kota, apakah nanti ada bantuan. Yang jelas kami standby," katanya.

Dalam pekan ini, pihaknya juga akan mengadakan rapat bersama Dinas Kesehatan dan klinik yang telah mengajukan diri.

"Ya kita akan minta masukan ke DKK, jangan sampai klinik dibilang abal-abal, karena kita mau rapid test untuk 13 ribu orang," tandasnya.

(TribunKaltim.co/ Miftah Aulia)