Tolak UU Cipta Kerja, Buruh Asal Nunukan Rela tak Tidur, Siap Kerahkan 1.800 Orang ke DPRD Kaltara

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Sejumlah buruh menyampaikan aspirasi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di DPRD Kaltara, Selasa (13/10/2020).

Buruh yang datang, diterima Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris, Dandim 0903 Tanjung Selor Kolonel Sapta Marwindu, dan Kapolres Bulungan AKBP Teguh Triwantoro.

Butuh yang datang berasal dari kabupaten dan kota di Kaltara.

Seorang buruh yang datang, yakni Tamin Kudus asal Kabupaten Nunukan, Kaltara.

Baca Juga: Demo Hari Ini di Jakarta, Ribuan Anggota Brimob dan TNI Didatangkan dari Daerah, Segenting Apa DKI?

Baca Juga: Demo Ricuh, Polresta Samarinda Amankan 29 Orang, Termasuk Staf Honorer DPRD Kaltim Diduga Provokator

Baca Juga: Harap tak Ada Lagi Demo UU Cipta Kerja, Walikota Balikpapan Rizal Effendi Dekati Rektor Kampus

Ia saat ini dipercaya selaku Ketua Federasi Kehutanan, Industri Umum Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (PK F Hukatan-KSBSI) PT Sebatik Inti Lestari (SIL) dan PT Sebakis Inti Plantation (SIP) Nunukan.

"Saya ini berangkat dari Nunukan pukul 19.00 Wita tadi malam, dan tiba di Tanjung Selor pukul 09.00 Wita, demi menyampaikan aspirasi penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Kami sampai saat ini belum tidur, langsung menuju DPRD Kaltara,'' kata Tamin Kudus, saat ditemui di DPRD Kaltara, Selasa (13/10/2020).

Tamin Kudus mengatakan, saat ini buruh yang berada di Nunukan resah dengan pengesahan UU Cipta Kerja.

Apalagi kata dia, ada sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja yang dianggap mengebiri hak-hak buruh.

"Saya minta DPRD Kaltara menyampaikan aspirasi penolakan UU Cipta Kerja ini kepada DPR RI dan Presiden RI Joko Widodo,'' ujarnya.

Bahkan kata dia, jika aspirasinya tidak diakomodir, sekira 1.800 buruh di Nunukan siap ke DPRD Kaltara menyampaikan aspirasinya.

Pria yang mengaku telah 12 tahun berada di Nunukan itu, mengaku sangat kecewa dengan DPR RI.