Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Anggaran Terbatas, Pembahasan KUA-PPAS APBD Kaltim 2021 Anut Skala Prioritas

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Sigit Wibowo dan Sekretaris Daerah Provinsi

HUMAS DPRD KALTIM
RAPAT KERJA - Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo didampingi Sekdaprov Kaltim M Sabani ketika memimpin rapat kerja lanjutan Banggar dan TAPD Kaltim membahas KUA-PPAS APBD Kaltim 2021, Senin (12/10/2020). 

SAMARINDA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim kembali melakukan rapat lanjutan membahas terkait Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun 2021, Senin (12/10).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Sigit Wibowo dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Muhammad Sa’bani. Hadir pada pertemuan itu seluruh Anggota Banggar dan sejumlah OPD Pemprov Kaltim.

Disampaikan Samsun, pada rapat kali ini pihak DPRD menyampaikan sejumlah masukan yang didapat melalui aspirasi masyarakat, maupun ketika terjun langsung ke lapangan melihat apa yang menjadi kekurangan sehingga perlu dicarikan solusi.

“Jadi rekan-rekan anggota DPRD Kaltim kan banyak turun tiap daerah, sesuai dapil masing-masing, termasuk ketika reses, baik menyangkut persoalan infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan perhatian khusus,” katanya.

Samsun berharap, dari berbagai usulan masyarakat, terlebih di bidang sarana dan prasarana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat baik jalan, jembatan dan lainnya agar bisa menjadi prioritas dalam KUA-PPAS.

Pasalnya, Politikus PDIP itu menilai, apa yang menjadi usulan masyarakat tersebut sudah sesuai dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai di tingkat kelurahan/desa, kabupaten/kota, hingga provinsi.

“Hanya memang, seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda, bahwa anggaran provinsi terbatas, sehingga harus benar-benar bijak dalam memasukan program prioritas. Jadi tidak mungkin seluruh aspirasi masyarakat bisa terpenuhi dalam satu tahun anggaran ini. Bertahap lah, bisa di P-APBD 2021 atau dimasukkan dalam anggaran 2022,” jelasnya.

Senada dengan Samsun, Sekdaprov Kaltim M Sa’bani menuturkan, pada rapat Banggar dan TAPD Kaltim sebelumnya membahas tentang pendapatan daerah, sedangkan rapat kali ini membahas tentang rencana pendapatan.

Dikarenakan adanya penurunan pendapatan dana bagi hasil dari pemerintah pusat, sehingga diperlukan penyesuaian belanja-belanja. “ini yang kita (TAPD Kaltim, red) sampaikan ke Banggar, mana saja yang perlu dikritisi,” ujarnya.

Adapun belanja yang sementara masuk dalam prioritas yakni bidang kesehatan khususnya penanganan dan pencegahan covid-19”. Selain itu bidang pendidikan, infrastruktur hingga pertanian dalam arti luas. Seperti jalan-jalan provinsi yang masih perlu ditingkatkan,” sebutnya.(adv/hms4/hms6)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved