Menhan Dibela Pemerintah AS dalam Kunjungannya ke Pentagon, Prabowo Dinilai Sebagai Tokoh Kunci
Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia dibela Pemerintah Amerika Serikat dalam kunjungannya ke Pentagon, Prabowo Subianto dinilai sebagai tokoh kunci
lihat foto
Di tahun 2012, Prabowo pernah mengatakan visa ke Amerika Serikat juga ditolak, setelah ia dituduh memicu kerusuhan yang menewaskan ratusan orang pada tahun 1998 yang berakhir dengan turunnya presiden Suharto.
"Keputusan Departemen Luar Negeri untuk mencabut larangan Prabowo Subianto adalah benar-benar kebalikan secara tiba-tiba dari kebijakan luar negeri AS yang telah lama ada," kata Direktur Advokasi dan Hubungan Pemerintah Amnesty International AS, Joanne Lin.
Joanne menyebut kunjungan Prabowo menjadi sebuah "bencana bagi hak asasi manusia di Indonesia".
Baca juga: BIG MATCH Liga Italia AC Milan Punya 2 Misi Besar Lawan Inter Milan, Stefano Pioli Bawa Modal Apik
Baca juga: DERBY Della Madonnina Inter Milan vs AC Milan, Potensi Hujan Gol, Lini Pertahanan Kedua Tim Keropos
Baca juga: LIGA ITALIA Crotone vs Juventus, Tanpa Ronaldo, Pirlo Turunkan Tridente Anyar, Live RCTI Dinihari
Baca juga: LIGA INGGRIS Chelsea vs Southampton Malam Ini, Lampard Minim Pilihan, Link Live Streaming NET TV
Senator Patrick Leahy, penulis undang-undang yang melarang bantuan militer Amerika Serikat kepada unit militer asing yang melanggar hak asasi manusia, ikut mengecam keputusan pemerintahan Trump.
Ia mengatakan Prabowo Subianto "tidak memenuhi syarat untuk memasuki negara ini."
"Dengan memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo, Presiden [Trump] dan Menteri Luar Negeri [Amerika Serikat] sekali lagi telah menunjukkan jika bagi mereka 'hukum dan ketertiban' adalah slogan kosong yang mengabaikan pentingnya keadilan," katanya.
Prabowo diketahui mendaftar militer pada usia 19 dan enam tahun kemudian bergabung dengan Kopassus, pasukan khusus Angkatan Darat.
Ia memimpin Tim Mawar yang dituduh menculik aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan menggulingkan Soeharto.
Tiga belas aktivis sejak saat itu masih hilang.
Prabowo secara konsisten membantah keterlibatannya dalam setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Jakarta, Timor Timur, dan juga Papua Barat.
Tapi Prabowo menjadi pemain politik, yang telah berulang kali mencalonkan diri sebagai presiden.
