Pengawasan Penggunaan Dana Desa, Deputi 2 Kemenko PMK, Dodi Usodo Hargo: Orang Desa Sejatinya Jujur

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN- Deputi 2 Kemenko PMK RI, Mayjen TNI ( Purn) Dody Usodo Hargo mengatakan pentingnya pendamping desa untuk meningkatkan kapasitas masyarakat mengawasi Dana Desa.

"Pengawasan penggunaan Dana Desa tak hanya dapat dilakukan oleh BPKP dan aparat penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara partisipatif juga diperlukan," ujarnya, Senin (19/10/20) sore.

Begitu pula dengan pengawasan perbatasan, akan lebih efektif apabila dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.

Lebih lanjut, ia katakan, jika anggaran mencukupi, akan dipenuhi seproporsional mungkin pendamping-pendamping desa, sehingga bisa mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan Dana Desa.

Baca juga: Lengkap Kunci Jawaban Kelas 4-6 SD Belajar Dari Rumah TVRI, Selasa 20 Oktober 2020, Budidaya Ikan

Baca juga: Rumah Ayu Ting Ting Terlihat Ramai, Ada Pertemuan dengan Keluarga Adit Jayusman? Makin Serius?

Baca juga: NEWS VIDEO Dijuluki Bocah Kalkulator, Inilah Bocah 7 Tahun yang Bisa Hitung Cepat

"Kalau penyaluran dana, di saat penggunaan dana misal itu terjadi penyelewengan, dia (desa) kan ada pendamping," lanjutnya.

Sementara itu pria yang juga membidangi pembangunan kawasan termasuk kawasan perbatasan dan konservasi ini mengatakan seluruh desa yang ada di Indonesia, baru sebesar 40 persen yang memiliki pendamping desa.

"Dari 74 ribu sekian ratus desa ya kan, baru ada 34 ribu desa yang memiliki," terangnya.

Meski begitu, dia sampaikan, tidak pernah terjadi penyalahgunaan Dana Desa. Karena orang desa sejatinya lebih jujur.

"Ada nggak dengar Kepala Desa ditangkap karena penyalahgunaan Dana Desa, sudah pernah dengar belum? Karena orang di kampung-kampung sejatinya lebih jujur," jelasnya.

(Tribunkaltara.com/Risnawati)