Blak-blakan, Ahok Siapkan Sejumlah Langkah Ini Jika Jadi Presiden, Singgung Pemutihan Dosa

Bagaimana caranya? Ahok memberi contoh, jika prajurit pergi operasi daerah perang, saat pulang bisa dapet diskon 20 persen hingga 30 persen ketika belanja kebutuhannya.

"Kalau sekarang kita cuma ngomong saja. Saya bilang dapat penghargaan perang sebegitu banyak pun, ke minimarket membeli susu kalau gak ada duit ya, gak dapet susu. Coba kalau kita membeli susu 'oh pernah perang ini' dapet diskon 30 persen, nah siapa yang bayar? Pemerintah yang bayar, kemenhan yang bayar. Ditransfer dong kan semua online dan lebih bagus lagi tidak ada tarik tunai maksimal sejuta mungkin," jelas Ahok.

Lantas, sahut Butet, bagaimana dengan mereka yang tersangkut kasus HAM, apa mendapat penghargaan seperti itu?

"Caranya usut dan proses. Dari mana kasus itu, siapa yang terlibat. Biar rakyat tahu. Setelah itu berjalan, sebagai kepala negara berhak berikan pengampunan. Itulah rekonsiliasi bangsa ini. Rekonsiliasi bukan berarti menutupi kejahatan. Sehingga kejahatan apapun tetap tercatat, sehingga generasi penerus kita akan belajar tentang kesalahan penguasa masa lalu," kata Ahok.

Butet langsung menimpali," Masalahnya Pak Ahok ini masih punya kesempatan jadi RI 1 gak?"

"Saya masih bisa jadi presiden! Tapi presiden direktur," kata Ahok yang disambut tawa oleh Butet.

"Yang jelas sudahlah, ada narasi yang hilang di negara ini tentang siapa orang ini, tiba-tiba seolah-olah saya bukan orang Indonesia asli, ada narasi yang hilang," jawab Ahok.

Padahal menurut Ahok, manusia itu utamanya harus berguna bagi semua orang tanpa harus melihat keyakinannya. Menurutnya, iman seseorang bisa dilihat dari perbuatannya kepada sesama manusia.

Baca juga: Lengkap, Daftar Kebijakan Ahok Andai Jadi Presiden RI, Singgung Soal Prajurit, Harta Juga ATM Rezim

Baca juga: Pernyataan Ahok Soal Penanganan Covid-19 Buat Najwa Heran, Minta Publik Tak Banyak Kritik Pemerintah

Baca juga: Bos Peruri Akhirnya Bicara Soal Proyek Rp 500 Miliar yang Disorot Ahok, Beber Hubungan ke Pertamina

Pengamat: Ahok tak cocok jadi pejabat publik

Pengamat politik, M Qodari menilai sosok Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok BTP tak cocok menjadi pejabat publik.

Hal tersebut diungkapkan M Qodari saat menjadi narasumber di vlog Helmy Yahya dilansir TribunJakarta pada Selasa (29/9).

Mulanya, M Qodari menjelaskan jika ia pernah diwawancara oleh presenter sebuah televisi mengenai bagaimana nasib Ahok ke depannya.

Hal itu terjadi lantaran hasil quick count di Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan jika Basuki Tjahaja Purnama kalah atas pesaingnya Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Berangkat dari peristiwa itu, M Qodari menjelaskan jika sebenarnya kinerja Ahok BTP baik, meski demikian ia memiliki hal buruk dalam komunikasi.

"Saya bilang kayaknya kalau untuk pemilihan langsung seperti ini, kayaknya enggak bisa karena Ahok ini bagus kerjanya, buruk komunikasinya gitu," terang M Qodari.