Beredar Surat Permintaan Pemkot Samarinda Terkait Penyelematan Aset Termasuk Gedung Partai Golkar

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Beredar surat permintaan keterangan Kejaksaan Negeri ( Kejari) Samarinda nomor Q.4 H/Dil.40/04/2020 terkait penyelamatan aset negara yang dikuasai pihak ketiga.

Dari surat yang didapat TribunKaltim.Co, Selasa (27/10/2020) petang.

Dalam surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPD Golkar Kaltim Rudi Masud.

Pihak Kejari mencoba memanggil Rudi Masud sejak bulan April silam.

Namun hingga saat ini belum ada respon dari pihak Golkar untuk memenuhi panggilan tersebut.

Baca Juga: Gantikan Rendi Solihin, Heri Asdar jadi Ketua Fraksi Golkar DPRD Kutai Kartanegara

Baca Juga: Tak Hadir Diundang Mata Najwa, Menkes Terawan jadi Pembicara di HUT Golkar, 'Diskusinya Menarik'

Baca Juga: Solidkan Potensi Kader, Rahmad Masud Pimpin Rapat Pleno I DPD Partai Golkar Balikpapan

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Dwinanto Agung Wibowo melalui sambungan telepon mengatakan, surat tersebut benar apa adanya.

Namun, pihaknya masih terkendala peraturan antara pemerintah dengan Kejari.

Sebab antara pemerintah Kota Samarinda dengan Kejari Samarinda belum menandatangi nota kesepahaman (MoU), sehingga Kejari masih belum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Ia mengatakan belum menandatangi MoU itu dikarenakan Covid-19 sehingga proses MoU berjalan stagnan.

"Itu nunggu MoU itu juga. MoU itu sudah digariskan oleh Kejagung dan Kejati, saya sudah ajukan dari Agustus, karena covid jadi prosesnya lambat. Pemkot itu meminta dan melakukan surat kesepakatan bersama ke Kejaksaan Negeri untuk penyelamatan asetnya," ucap Dwinanto Agung Wibowo.

Surat pemanggilan permintaan keterangan dari Kejari Samarinda untuk ketua DPD Golkar Kaltim. Surat permintaan keterangan terkait aset pemerintah Kota Samarinda terhadap gedung kantor DPC Golkar Samarinda dan DPD Golkar Kaltim.

Ketika Tribunkaltim.co mencoba menelpon Rudi Mas'ud, pihaknya tidak mengangkat telepon tersebut.