APBD Kaltim 2021 Diprediksi Hampir Rp 9 Triliun, Anggaran Sektor Pendidikan Masih Digodok

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Diperkirakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2021 turun dibandingkan dengan anggaran tahun 2020.

Jika pada tahun 2020 saja, Provinsi Kaltim menganggarkan senilai Rp 10,83 triliun.

Kemudian di tahun mendatang diperkirakan anggaran kembali menyusut menjadi Rp 9 triliun.

Bahkan dalam beberapa kesempatan bertemu dengan anggota banggar, anggaran tahun 2021 bisa menjadi Rp 8 triliun.

Baca Juga: Operasi Zebra di Kutim, tak Pakai Helm dan Lawan Arus Langsung Ditilang, Termasuk Pelanggaran Berat

Baca Juga: Presiden Jokowi Naikkan Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp 695,2 T

Baca Juga: Kemenkeu Beber Praktik Calo, Sri Mulyani: Dulu Mau Cairkan Anggaran Harus Bawa Uang Sogokan

Lalu dengan anggaran yang minim tersebut pastinya dibagi-bagikan ke beberapa biaya pembelanjaan di beberapa sektor.

Salah satunya sektor pendidikan tentu masuk ke dalam anggaran murni tahun 2021.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin, Kamis (29/10/2020) mengatakan, anggaran sektor pendidikan minimal 20 persen dari total anggaran yang ada.

Hal tersebut tertuang di UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.

Namun hingga saat ini penggodokan anggaran di sektor pendidikan masih dibahas sebelum pengesahan KUA-PPAS mendatang.

"Namun yang pasti, kita akan mengikuti besaran dana pendapatan. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kita mengalami penurunan," ujar Salehuddin.

Dengan anggaran tersebut terdapat beberapa target yang harus dipenuhi di tahun mendatang.

Salah satunya pembangunan tujuh sekolah tingkat SMA di beberapa daerah Kota ataupun Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur.

Namun Salehuddin berharap bahwa hak dan kewajiban untuk bidang pendidikan di Kaltim tetap tidak dikurangi.

Bahkan menurutnya, jika perlu seharusnya anggaran pendidikan bisa ditambah. Selain itu beberapa permasalahan di sektor pendidikan tidak hanya gedung saja.

Untuk penyediaan barang pun juga menjadi perhatian. Apalagi di tengah pandemi Yang mewajibkan para guru dan murid belajar online perlu diperhatikan.

Baca Juga: 16 Saksi Diperiksa, Bawaslu, Polri dan Jaksa Sepakat Stop 2 Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada Bontang

Baca Juga: Desak Pemkot Balikpapan Transparan, Pansus DPRD Minta Anggaran Covid-19 Dipublikasikan ke Media

Baca Juga: 4 Personel Polda Kaltim Lulus Seleksi Dikbangti Tingkat Pusat, Ikut Pendidikan Tahun Anggaran 2021

Namun untuk itu semua, pihaknya masih menunggu rancangan dari Bappeda maupun Dinas Pendidikan Kaltim terkait rancangan anggaran pendidikan tahun mendatang.

"Persentasenya kan minimal wajib 20 persen untuk pendidikan. Sebab sekali lagi dengan kegiatan belajar-mengajar yang daring seperti ini, harus ditingkatkan. Mulai pengadaan alat seperti laptop untuk para guru dan lain sebagainya," kata Pria yang selalu mengenakan kopiah tersebut.

(TribunKaltim.Co/Jino Prayudi Kartono)