Debat Publik Pilkada Kutim Hanya Diikuti Dua Paslon, Satu Pasangan Calon tak Hadir

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA- KPU Kutai Timur menggelar debat publik dalam rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kutai Timur, Rabu (28/10/2020) tadi malam.

Dipandu moderator, Nitia Anisa, debat publik diikuti hanya dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, yakni pasangan nomor urut 1, H Mahyunadi - H Lulu Kinsu dan paslon nomor urut 3, H Kasmidi Bulang - H Ardiansyah Sulaiman.

Sedangkan paslon nomor urut 2, sudah dikonfirmasi tidak hadir karena sakit.

Ketua KPU Kutai Timur Ulfa Jamiatul Farida mengatakan, debat publik antar pasangan calon adalah rangkaian dari tahapan kampanye yang difasilitasi KPU Kutai Timur.

"Pelaksanaan sudah melalui tahapan yang terencana dan sudah disepakati seluruh pasangan calon. Untuk paslon nomor 2, sudah terkonfirmasi tidak hadir. Mereka juga sudah menyampaikan dokumen yang harus dilampirkan," kata Ulfa Jamiatul Farida.

Di Sangatta, acara nonton bareng debat publik digelar di beberapa titik.

Satu di antaranya di kediaman pribadi Calon Wakil Bupati nomor urut 3, Kasmidi Bulang.

Di awal, masing-masing Paslon diminta mengungkapkan visi dan misi.

"Pelabuhan segera diselesaikan. Bangun rumah sakit pratama di beberapa kecamatan di Kutim, perbaikan gedung Puskesmas, peningkatan gaji dan insentif TK2D, guru tak hanya jadi pahlawan tanpa tanda jasa, tapi menjadi pahlawan yang berjasa. Itulah misi kami," kata Mahyunadi.

Sementara, Ardiansyah mengatakan visi pasangan Ardiansyah Sulaiman - Kasmidi Bulang adalah menata Kutim sejahtera untuk semua.

Menata semua sumber daya agar dinikmati semua masyarakat.

"Menata untuk Semua, adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif (continoues improvement) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat," kata Ardiansyah.

Memasuki sesi pertanyaan, paslon Mahyunadi - Lulu Kinsu mendapat pertanyaan, terdapat lebih 7.000 orang tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) dengan gaji di bawah UMK sehingga sulit untuk sejahtera.

"Saya pernah jadi Ketua DPRD, tahu banyak TK2D yang hanya absen dan terima gaji. Sehingga kita harus bisa menekan jumlah TK2D dengan evaluasi, sehingga bisa dilakukan kenaikan gaji," kata Mahyunadi.

Ikut menanggapi pertanyaan tersebut, Ardiansyah Sulaiman mengatakan setiap daerah memiliki tenaga kerja kontrak.