Breaking News:

Walikota Samarinda Ditegur Mendagri Terkait Netralitas ASN Dalam Pilkada, Sekda Sebut Salah Pejabat

Ada 67 Kepala Daerah mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini didasari surat edaran yang ditandatangani oleh inspektur Jenderal Kement

Penulis: Muhammad Riduan | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD RIDUAN
Sekretaris Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin menanggapi kabar 67 Kepala daerah yang dapat teguran dari Mendagri Tito Karnavian, salah satunya dilayangkan kepada Walikota Samarinda Syaharie Jaang. TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD RIDUAN 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Ada 67 Kepala Daerah mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini didasari surat edaran yang ditandatangani oleh inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak atas nama Mendagri Muhammad Tito Karnavian, pada 27 Oktober 2020 lalu.

Hal tersebut dilatarbelakangi karena kepala daerah tersebut tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait Netralitas ASN dalam Pilkada.

Disebutkan pula, untuk itu Kepala Daerah yang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diberi waktu selama tiga hari untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Namun apabila tidak, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari 67 Kepala daerah tersebut, salah satunya teguran dilayangkan kepada Walikota Samarinda Syaharie Jaang.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin menyebutkan bahwa ada kesalahan informasi.

Baca juga: BPOM Belum Terbitkan Persetujuan, Beginilah Pencabutan Izin Darurat pada Vaksin Covid-19

Baca juga: TIPS Login WWW.PLN.CO.ID $ Cara Klaim Token Listrik Gratis PLN Bulan November 2020 atau Pelayanan WA

Baca juga: BLT BPJS Gelombang 2 Cair Awal November, Pastikan Nama Kamu Ada di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id

Dia mengemukakan, teguran dari KASN itu sebenarnya ditujukan pada Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda Ridwan Tassa dan Abdul Aziz yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kebudayaan Samarinda.

"Untuk pak Ridwan Tassa sudah dihukum, diberikan tegurannya. Sedangkan pak Abdul Aziz tidak dilanjutkan prosesnya karena sudah mundur," ucapnya saat diwawancarai TribunKaltim.co, Senin (2/11/2020) di kantornya.

Dia menambahkan, sebenarnya hal tersebut sudah ditindaklanjuti oleh pihaknya, namun dari Mendagri mengira bahwa tidak ada tindak lanjut.

"Jadi salah informasi aja, Mendagri mengira bahwa pak Abdul Aziz tidak ditindaklanjuti. Dikiranya pak Abdul Aziz masih tetap, padahal sudah berhenti," ucapnya.

(TribunKaltim.co/Muhammad Riduan).

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved