Breaking News:

Berita Pemprov Kalimantan Timur

Ikuti Sidang Pleno Sumber Daya Air Nasional, Isran Noor Tagih Normalisasi Sungai Karang Mumus

Gubernur Kaltim H Isran Noor mengikuti Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional (SDAN) 2020 secara online

HUMASPROV KALTIM/ARIFMURTADHA
CEGAH BANJIR - Gubernur Kaltim H Isran Noor menjawab pertanyaan wartawan usai sidang pleno SDAN 2020. 

SAMARINDA - Gubernur Kaltim H Isran Noor mengikuti Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional (SDAN) 2020 secara online di ruang Heart of Borneo (HoB), Selasa (3/11). Sidang pleno ini dibuka dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Dewan SDAN.

Gubernur Isran Noor mengungkapkan, sidang pleno ini rutin dilaksanakan setiap tahun yang diikuti jajaran menteri terkait selaku anggota termasuk beberapa daerah yang gubernurnya menjadi anggota, termasuk Riau dan Kaltim.

"Selain Menko Perekonomian, hadir juga Menteri PUPR selaku ketua harian Dewan SDAN, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian dan lainnya. Intinya membahas bagaimana pengelolaan sumber daya air secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan. Termasuk pembahasan dua Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang pembinaan dan pemanfaatan sumber daya air," ungkap Isran Noor.

Mendapat kesempatan berbicara, mantan Bupati Kutai Timur ini menekankan tentang upaya untuk mencegah dan mengendalikan pendangkalan sungai, khususnya Sungai Karang Mumus (SKM) yang membelah Kota Tepian, dimana kerap kali menjadi penyebab terjadinya banjir.

"SKM harus dikeruk, harus didalami. Normalisasi. Saya sudah bicarakan rencana itu dengan Menteri PUPR beberapa waktu lalu. Namun sampai saat ini belum ada realisasinya," tegas Isran.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan jajarannya sudah melakukan penanganan terhadap SKM. Sebetulnya, lanjut dia, untuk pendangkalan, hampir semua sungai dan danau di Indoensia terjadi pendangkalan,

"Pendangkalan SKM mungkin disebabkan kegiatan pertambangan. Selain pengerukan juga harus dibangun check dam atau dam penahan di muara sungai untuk menahan, menampung dan mengendalikan sedimen agar jumlah sedimen yang mengalir menjadi lebih kecil," jelas Basuki yang juga Ketua Harian SDAN.

Dalam sidang pleno ini dilakukan persetujuan subtansi Raperpres Kebijakan Nasional (Jaknas) Pengelolaan SDA dan Raperpres tentang penguatan dan Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3).

Hadir mendampingi Gubernur Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov Kaltim Abu Helmi, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Fajar Joyohadikusumo dan Kepala Biro Infrastruktur Lisa Hasliana. (her/ri/adv)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved