Pembebasan Lahan Flyover Muara Rapak Balikpapan Lebih Murah, 60 Persen Milik Pemkot dan Pertamina
Pembangunan jembatan layang atau flyover Muara Rapak menjadi gagasan lama pemerintah kota Balikpapan. Latar belakang yang mendasari proyek pembanguna
Penulis: Miftah Aulia Anggraini |
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Pembangunan jembatan layang atau flyover Muara Rapak menjadi gagasan lama pemerintah kota Balikpapan.
Latar belakang yang mendasari proyek pembangunan ini lantaran kawasan jalan utama tersebut kerap menelan korban kecelakaan.
Lokasi bakal pembangunan yang tepat berada di Jalan soekarno-hatta, juga berstatus jalan nasional.
Jalan itu menjadi penghubung memasuki kawasan strategis Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara, seperti Kawasan Industri Kariangau, Kilang Minyak Pertamina, Pelabuhan Semayang, maupun pasar induk Pandansari.
Hal itu disampaikan langsung, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Balikpapan, Andi Yusri Ramli.
Ia menjelaskan beberapa faktor teknis kemiringan atau turunan jalan juga menjadi salah satu faktor pertimbangan.
Kemiringan daripada jalan di lokasi pembangunan memiliki persentase 10 persen.
Ini melebihi standart ketentuan, yakni maksimal 8 persen.
"Juga di pertemuan simpang itu ada lampu lalu lintas. Kondisi ini menyebabkan sering terjadinya kecelakaan," kata Andi Yusri, Jumat (13/11/2020).
Keresahan itu pun selalu di dengungkan masyarakat, baik di musrenbang tingkat kelurahan maupun kota.
Pemerintah diminta untuk mencarikan solusi.
Maka muncul gagasan pembangunan flyover Muara Rapak yang telah direncanakan sejak 2010 silam.
Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan yakni dengan menyusun dokumen perencanaan.
Kajian penataan Simpang Muara Rapak telah dilakulan oleh Bappeda tahun 2010 dengan rekomendasi Pembangunan Flyover.
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) juga telah dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan tahun 2013.
