Ketua Bawaslu Dukung Ada Kelompok Awasi Praktik Politik Uang dan Kampanye Hitam di Pilkada Bontang

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG- Ketua Bawaslu Bontang, Nasrullah merespons positif adanya kelompok masyarakat yang medeklarasikan diri mengawal jalannya kontestasi politik 2020, terutama dari sisi pengawasan di lapangan.

Tak lain mencegah adanya praktik kampanye hitam dan politik uang.

"Ketika ada masyarakat yang berpartisipasi melakukan pengawasan, ini sebuah hal yang baik, bagi perkembangan demokrasi dan kesadaran kontestasi politik di Bontang," katanya.

Menurutnya, partisipasi masyarakat jadi angin segar bagi para pengawas pemilu yang secara kuantitas terbatas.

Laporan dan informasi masyarakat dibutuhkan secara aktif, apalagi mengingat hari pemungutan suara tinggal menghitung hari.

"Jadi sebenarnya, itu kan hak masyarakat. Mereka perlu juga mengawal Pilkada Bontang," ucapnya.

Benar bahwa Bawaslu merupakan lembaga negara yang bertugas memastikan jalannya kontestasi politik sesuai dengan tahapan dan regulasi.

Apabila terjadi pelanggaran, fungsi Bawaslu yang jadi garda depan melakukan penanganan.

Namun, meski tak tertulis, Nasrullah mengatakan peran mengawal pemilihan yang bersih, jujur dan adil merupakan tanggung jawab semua pihak.

"Bahwa peran kita semua mengawal Pemilu, bukan hanya Bawaslu. Agar pihak-pihak yang hendak melakukan pelanggaran, berpikir keras melakukannya," tuturnya.

"Siapa pun itu orangnya, penting buat tatanan kontestasi politik di Bontang," tambahnya.

Pemberitaan sebelumnya, praktik money politics atau politik uang sudah bukan jadi rahasia lagi di setiap gelaran kontestasi politik.

Bahkan praktik tersebut jadi lazim bagi siapa pun yang hendak menduduki takhta kekuasaan.

Rupiah jadi cara instan mendulang suara.

Rumus itu kendati tak dibenarkan aturan dan hukum, masih tetap saja laku di masyarakat.

Tak terkecuali di Bontang, tanpa menghambur rupiah keyakinan untuk menang dalam kontestasi politik bisa jadi tipis.

Sebab perilaku politik masyarakat Bontang, bisa dikatakan pragmatis.

"Ya, ambil saja uangnya, bang. Namanya rezeki. Toh, dia juga gak tahu kita milih siapa di TPS," kata Irwan, pemuda yang tinggal di kawasan Telihan, Bontang Barat, Rabu (12/11/2020).

Kendati demikian, sudah barang tentu jadi tugas Bawaslu untuk mencegah atau menindak praktik politik uang tersebut, khususnya pada Pilkada Bontang 2020.

Namun, partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk sama-sama menghancurkan kecurangan tersebut.

Seperti misalnya, kelompok Tim A’sri Bontang.

Mereka secara swadaya membantu Bawaslu untuk memastikan tak ada lagi politik uang.

Mereka sampai membentuk Satgas Jaga Kampung di gelaran Pilkada Bontang.

“Setiap RT akan dibentuk agar tidak ada yang menyiram (melakukan money politics). Kami pastikan itu,” tegas Ketua Tim A’sri, Dwi Putranto kepada Tribunkaltim.co

Setidaknya di tiap RT, ada anggota Satgas Jaga Kampung untuk mengawasi jalannya proses menunju hari H pencoblosan.

Mereka 1x24 jam bakal melaporkan ke Bawaslu apabila mendapat temuan di lapangan.

Bahkan mereka mengaku tak segan 'menggebuk' pelaku yang mau bermain money politics di Pilkada Bontang 2020. Apabila kedapatan tertangkap tangan melakukan praktik politik uang di lingkungan RT.

Baca juga: Mantan Waketum Gerindra Bicara Kemungkinan Pasangan Prabowo-Habib Rizieq Maju Pilpres 2024

Baca juga: Perempuan Muda Diduga Pelajar Ditemukan Tewas di Hotel Frieda, Semarang, Ada Buku Paket SMA

Baca juga: Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia di Kukar Capai 54 Orang, Terakhir Warga Tenggarong

Bukanlah hal sulit, melakukan hal tersebut bagi Tim Asri lantaran struktur Tim A’sri terbentuk sampai tingkat RT. 

“Mulai dari bawah sampai atas (kota),” serunya.

Dwi mengatakan anggota Tim A’sri lebih dari seribu orang, yang siap mengawasi aktifitas di lingkungan RT 1x24 jam.

Anggota mereka bukan hanya dari etnis Jawa semata, namun dari beragam suku di Bontang.

"Ya, intinya ini sebagai bentuk tanggung jawab kami. Sehingga pemenang Pilkada Bontang bukan dari hasil money politics,” ucapnya.

(TribunKaltim.co/Muhammad Fachri)