Breaking News:

KPU & Polresta Balikpapan Cegah Covid-19 Klaster Pilkada, Gandeng 8 Klinik Rapid Test Petugas KPPS

Hari pencoblosan pemilihan kepala daerah makin dekat. Berbagai persiapan dilakukan KPU selaku penyelenggara, terutama berkaitan protokol kesehatan.

TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha menyebutkan bahwa ia telah mengingatkan agar petugas KPPS memastikan memilih sarana dan prasarana yang efektif. TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Hari pencoblosan pemilihan kepala daerah makin dekat. Berbagai persiapan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara, terutama berkaitan dengan protokol kesehatan guna mencegah munculnya kasus Covid-19 klaster pilkada.

Salah satunya KPU Kota Balikpapan  melaksanakan rapid test massal terhadap 13.545 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Test cepat dilakukan selama tiga hari, 26-28 November 2020, bagi petugas KPPS di 34 kelurahan.

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha, mengatakan, rapid test menjadi syarat petugas KPPS untuk mengikuti bimbingan teknis.

Baca juga: Antisipasi Klaster Pilkada, Kapolresta Balikpapan Ingatkan Protokol Kesehatan Nomor Satu

Baca juga: Uji Coba Pemungutan dan Rekap Suara dalam Pilkada Balikpapan, Andalkan Alat Bantu Sirekap

Baca juga: Daerah Pantau Ketersediaan Alat Kesehatan, Alkes Modal Utama Memasifkan Penanganan Covid-19

"Mereka belum bisa melaksanakan bimtek di tanggal 28 Novembet nanti, kalau belum rapid test," tegasnya, Kamis (26/11).

KPU Kota Balikpapan telah bekerjasama dengan 8 klinik dalam melakukan rapid test massal.  Adapun Rapid test digelar tiga kali dalam satu hari yakni pukul 08.00-10.00, 14.00-17.00 dan pukul 19.00-22.00 WITA.

Namun, apabila terdapat petugas KPPS yang tidak sempat  menjalani rapid test  massal karena ada pekerjaan lain, maka bisa menyusul. 

Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Turmudi saat ditemui awak media selepas kegiatan Deklarasi Damai 2020, Kamis (26/11). TRIBUNKALTIM.CO, DWI ARDIANTO
Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Turmudi saat ditemui awak media selepas kegiatan Deklarasi Damai 2020, Kamis (26/11). TRIBUNKALTIM.CO, DWI ARDIANTO (TRIBUNKALTIM.CO, DWI ARDIANTO)

“Harapan kami dua atau tiga hari selesai, bagi yang tidak sempat karena pekerjaan dia bisa nanti menyusul ke kliniknya,” ujar Noor Thoha.

Terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota (DKK), Alwiaty mengingatkan, tenaga medis klinik wajib menjapankan protokol kesehatan dalam pengambilan sample.

Klinik yang telah bekerjasama dengan KPU Kota Balikpapan pun wajib koperatif menyampaikan laporan hasil dari rapid test petugas KPPS.

"Jika hasil pemeriksaan reaktif maka wajib dilaporkan. Dinas Kesehatan akan melakukan tindaklanjut apakah melakukan swab atau kita sarankan untuk isolasi mandiri," tambahnya.

Baca juga: Profil atau Biodata KH Miftachul Akhyar Ketua Umum MUI Baru Periode 2020-2025, Pengganti Maruf Amin

Baca juga: Syarat dan Cara Daftar Guru Honorer Jadi PPPK, Biaya Ujian Ditanggung Kemendikbud, Ada Batas Usia?

Baca juga: Komisioner KPU Dipanggil Bawaslu Samarinda, Dilaporan Mendukung Calon Perseorangan

Apabila ditemukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sepanjang pelaksanaan Pilkada 2020, Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi sebutkan tidak langsung memberi tindakan. 

"Tentunya kami berkoordinasi dengan satuan tugas yang ada. Sebab yang berkompeten adalah Satgas Covid yang ikut turut mengawasi tiap TPS. 

Mereka menilai apakah ini nanti terjadi kerawanan  kerumunan dan jadi penularan atau bahkan klaster baru,” ujar Kapolres Turmudi.

Untuk itu, lanjutnya, kepolisian tetap berkoordinasi. "Kita bergerak tidak boleh parsial, tidak boleh sendiri. Harus gerak bersama. Yang pasti, protokol kesehatan tetap yang diutamakan saat pilkada,” tegasnya. (*)

Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved