Terjawab, Alasan Fadli Zon Dijagokan Ganti Edhy Prabowo Sebagai Menteri KKP, M Qodari: Dekat Prabowo

Terjawab, alasan Fadli Zon dijagokan ganti Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP, M Qodari: Dekat Prabowo Subianto

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Kolase Tribun Kaltim
Fadli Zon dan Edhy Prabowo 

Qodari juga menegaskan reshuffle kabinet termasuk pergantian menteri KKP sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Tergantung juga Pak Jokowi apakah mau melakukan perubahan di Kementerian KKP saja atau sekalian reshuffle kabinet," ujar M Qodari.

Dengan demikian, menurut M Qodari, sekaligus beberapa kursi menteri akan diganti.

"Namun itu butuh kondisi yang spesial," ujarnya.

Baca juga: Terjawab, Mengapa Harun Masiku Tak Tertangkap? Febri Diansyah Bocorkan di Sela Kasus Edhy Prabowo

Sebaiknya Bukan Orang Parpol

Sementara itu Peneliti Center of Maritime Studies for Humanity, Abdul Halim meminta pemerintah berhati-hati memilih pengganti eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terjerat kasus suap atas penentuan jasa kargo ekspor benih lobster.

Dia menuturkan, baiknya menteri yang dipilih tak berpihak pada kalangan partai politik (parpol) tertentu untuk mencegah konflik kepentingan.

"Yang berasal dari partai rentan untuk tanda kutip menyalahgunakan kewenangan, untuk kepentingan kelompok dan golongannya.

Sehingga akan sangat baik profesional yang ditunjuk, yang memiliki ketegasan, kelugasan, dan memiliki kapasitas yang memadai," kata Halim kepada Kompas.com, Kamis (26/11/2020).

Dia menuturkan, sosok Menteri KP selanjutnya harus memiliki visi dan misi untuk memakmurkan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestarian ekosistem pesisir.

Selain punya visi dan misi, menteri tersebut harus berpihak pada masyarakat kelautan dan perikanan.

Sebisa mungkin, segala aturan yang dibuat harus memberikan ruang pada nelayan untuk memberi masukan.

"Harus profesional, mementingkan bangsa dan negara, dan memastikan bahwa mandat konstitusi dijalankan di tingkat eksekutif dalam hal ini Menteri KP," pungkas Halim.

Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka usai ditangkap sepulangnya dari AS pada Rabu dini hari, (25/11/2020).

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved