Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Pansus Raperda Kawasan Industri Oleochemical Maloy Gelar Uji Publik di Balikpapan

tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Oleochemical Maloy (Raperda KIO Maloy),

HUMAS DPRD KALTIM
UJI PUBLIK - Pansus Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Oleochemical Maloy saat menggelar Uji Publik di Hotel Grand Jatra, Balikpapan Sabtu (28/11/2020). 

BALIKPAPAN - Uji publik Raperda Kalimantan Timur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Oleochemical Maloy (Raperda KIO Maloy), Sabtu (28/11) di Hotel Grand Jatra, Balikpapan.

Hadir sebagai narasumber Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Ahmad Muzakir dan Kasi Wilayah III B Dirjen Otda, Kemendagri RI Ramandhika Suryasmara. Acara yang secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan digelar baik tatap muka maupun daring itu dihadiri sejumlah Anggota DPRD Kaltim, Perusda MBS, OPD Kaltim dan lainnya.

Ketua Pansus KIO Maloy Jahidin menjelaskan, kawasan strategis provinsi merupakan kawasan yang diprioritaskan penataan ruangnya sebab berpengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan yang dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

UJI PUBLIK - Pansus Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Oleochemical Maloy saat menggelar Uji Publik di Hotel Grand Jatra, Balikpapan Sabtu (28/11/2020).
UJI PUBLIK - Pansus Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Oleochemical Maloy saat menggelar Uji Publik di Hotel Grand Jatra, Balikpapan Sabtu (28/11/2020). (HUMAS DPRD KALTIM)

KIO Maloy di Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kawasan strategis provinsi yang ditinjau penting dari sudut kepentingan ekonomi. Luas wilayah KSP KIO Maloy kurang lebih 20.673 hektare yang terletak di Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Sangkulirang. Wilayah KIO Maloy mencakup proyek strategis nasional yakni Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) seluas kurang lebih 557,34 hektare, ditetapkan dengan dasar hukum PP Nomor 85 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 56 Tahun 2018.

“Untuk menyeimbangkan aspek pengembangan ekonomi dan perlindungan terhadap masyarakat serta lingkungan, diperlukan perencanaan kawasan yang baikdan terintegrasi serta mengakomodir berbagai permasalahan dan isu strategis wilayah secara keseluruhan. Dalam rangka memenuhi hal inilah, Rancangan Perda tentang Rencana TataRuang KSP KIO Maloy diajukan untuk ditetapkan menjadi Perda,” jelasnya.

Ia menyebutkan, tujuan dari raperda ini adalah mewujudkan kawasan industri hilir kelapa sawit yang didukung pelabuhan internasional berbasis lingkungan dalam rangka mengoptimalkan sumber daya alam dan pengembangan industri hulu hilir sebagai reformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Prosedur penetapan Raperda Rencana Tata Ruang sebagaimana diatur Pasal 56 PP Nomor 15 Tahun 2010 terdiri dari tahap penyusunan dan pembahasan Raperda RTR, tahap persetujuan substansi muatan Raperda RTR dari Kementerian ATR/BPN, tahap evaluasi oleh Kemendagri, tahap penetapan Raperda RTR menjadi Perda. Progres Raperda KIO Maloy saat ini berada pada tahap pemenuhan dokumen persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN.

“Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 8 Tahun 2017, ada 14 syarat dokumen yang harus dipenuhi sebuah Raperda RTR. Raperda RTR KIO Maloy sudah memenuhi 12 dokumen, tersisa 2 dokumen, yaitu surat pernyataan gubernur bertanggungjawab terhadap kualitas RTR KIO Maloy, dan surat pengajuan persetujuan substansi oleh gubernur ke Kementerian ATR/BPN,” tambahnya.

Politisi PKB itu menjelaskan, melalui uji publik diharapkan pihaknya mendapat banyak masukan dan informasi sehingga mampu membuat draf raperda menjadi lebih sempurna. Pasalnya, KIO Maloy akan menumbuhkembangkan perekonomian Kaltim serta akan menyerap puluhan ribu tenaga kerja. (adv/hms4)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved