TARAKAN - Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pada Minggu (29/11/2020) Pemerintah Kota Tarakan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan sepakat untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2021.

Penetapan ini dilaksanakan setelah seluruh fraksi di DPRD menyetujui Rancangan Perda yang telah disampaikan sebelumnya secara aklamasi pada Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Tarakan.

Pada Perda APBD ini, ditetapkan belanja Penerintah Kota Tarakan sejumlah 1,004 triliun rupiah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

"Ada juga dana perimbangan, dan lain-lain. Tentu pendapatan yang sah menurut undang-undang," ujar Wali Kota Tarakan, dr Khairul.

Sebelumnya, Wali Kota Tarakan bersama DPRD Kota Tarakan pada Jumat (27/11/2020) sore juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021.

Penandatanganan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Tarakan.

Pada Nota Penjelasan yang disampaikan oleh Wali Kota pada Jumat (27/11/2020) malam diungkapkan, belanja Pemerintah Kota Tarakan pada 2021 mendatang sejumlah 1,004 Triliun rupiah, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan sah sebagaimana diatur undang-undang.

Penandatangan MoU dan penyampaian nota penjelasan ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan APBD yang masih akan terus dibahas hingga beberapa minggu ke depan. (adv/M03)