Breaking News:

Berita Pemkab Berau

Dana Desa Berau Naik Rp 7 Miliar, Ilyas Ingatkan Jangan Salah Kelola, Bisa Berujung Persoalan Hukum

agar mengikuti pedoman pengelolaan ADK. Jangan sampai salah, karena bisa berujung pada persoalan hukum

HUMASKAB BERAU
DANA DESA - Dana Desa di Kabupaten Berau tahun 2021 naik sekitar Rp 7 miliar menjadi Rp 122 miliar. Naiknya alokasi dana ini diharapkan bisa membuat pembangunan kampung semakin meningkat. 

TANJUNG REDEB - Dana Desa (DD) yang berasal dari pemerintah pusat, tahun 2021 mendatang mengalami kenaikan Rp 7 miliar dibandingkan pada tahun 2020 ini. Untuk Dana Desa pada tahun 2021 mendatang senilai Rp 122 miliar sementara pada tahun 2020 ini senilai Rp 115 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Ilyas Natsir, dengan bertambahnya DD ini sangat membantu dalam menutupi kekurangan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari APBD Berau. “Kalau ADK mengalami penurunan. Kamis nanti kita bahas dengan Pak Sekda, termasuk pajak dan retribusi daerah,” jelasnya.

Namun Sudirman mengatakan, tidak menutup kemungkinan ADK ini bisa mengalami kenaikan pada saat perubahan nanti. Dengan kenaikan ini, ia juga tetap mengingatkan kepada aparatur kampung agar selalu berhati-hati dalam pengelolaan ADK. Diharapkan agar pemerintah kampung tetap mengikuti ketentuan yang telah diberikan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

“Ini yang paling penting dan perlu diingat oleh aparatur kampung, agar mengikuti pedoman pengelolaan ADK. Jangan sampai salah, karena bisa berujung pada persoalan hukum,” tegasnya.

Ia juga mengharapkan agar aparatur kampung terus melakukan inovasi dan terobosan dalam memaksimalkan potensi di setiap kampung. Sehingga bantuan yang telah diberikan pemerintah baik Dana Desa ataupun ADK bisa berjalan maksimal dalam membangun kampung.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Maulidiyah menjelaskan bahwa pendapatan transfer pemerintah pusat ke Kabupaten Berau senilai Rp 1,515 triliun atau 81,88 persen dari total pendapatan pada tahun 2021 senilai Rp 1,850 triliun.

Pendapatan transfer ini dirincikan dalam beberapa item seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 204 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp 46 miliar serta Dana Desa senilai Rp 122 miliar.

“Sementara untuk pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi belum ada sama sekali. Sampai sekarang belum ada surat resmi dari Pemerintah Provinsi Kaltim terkait alokasi dana tersebut,” pungkasnya. (adv/hms5)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved