Tanggapi Banyaknya Jalan Rusak di Kota Samarinda, Zairin Zain-Sarwono Siapkan Dana Darurat
Meskipun menjadi ibukota provinsi Kaltim, tidak serta merta Kota Samarinda mendapatkan infrastruktur yang mumpuni. Beberapa pelosok kota jalanan rusak
Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Sumarsono
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda menggelar debat publik ketiga di hotel Aston, Rabu (2/12) malam.
Debat ini menjadi debat pamungkas ketiga paslon dalam menjawab apa saja kebutuhan yang diinginkan warga kota Samarinda.
Kebutuhan akan akses jalan di beberapa titik kota Samarinda menjadi bahasan. Meskipun menjadi ibukota provinsi Kaltim, tidak serta merta Kota Samarinda mendapatkan infrastruktur yang mumpuni.
Baca juga: Dialog Zairin-Sarwono Bersama Insan Pariwisata, Program 25 Ribu Lapangan Kerja bagi Warga Samarinda
Baca juga: Pengalaman Rancang Pembangunan, Zairin Zain-Sarwono Siapkan Program Unggulan Bangun Kota Samarinda
Baca juga: Paslon Pilkada Samarinda Zairin Zain-Sarwono Diarak Simpatisan Sebelum Masuk Arena Debat.
Bahkan di beberapa pelosok Kota pun jalanan masih banyak yang rusak. Pemandangan warga menanam pohon pisang di tengah jalan sebagai bentuk protes jalan berlubang kerap terjadi.
Untuk mengatasi persoalan jalan ini, pasangan Zairin Zain-Sarwono menjelaskan akan membuat konsep dana tanggap darurat.
Menurutnya jika terlalu berpangku kepada bantuan pemerintah provinsi Kaltim, maka perbaikan jalan memakan waktu cukup lama.

Namun dengan dana tanggap darurat ini bisa dipakai untuk keperluan mendesak salah satunya perbaikan jalan.
"Dana tanggap darurat jadi penting tidak perlu nunggu pohon pisang tumbuh apalagi menunggu satu tahun," ucap Calon Wakil Walikota Samarinda, Sarwono.
Persoalan penataan aset Pemerintah Kota Samarinda juga menjadi bahasan dalam debat publik. Aset tersebut bisa berupa bangunan maupun barang bergerak. Hanya saja selama ini di pemerintahan sebelum sebelumnya aset tersebut tidak tertata maupun terinventarisir.
Sehingga aset-aset tersebut tidak terurus. Bahkan aset berupa bangunan seringkali digunakan untuk pihak swasta maupun organisasi masyarakat yang tidak mengikuti persyaratan guna pakai.
Terkait hal ini, Calon Wakil Walikota Samarinda, Sarwono sepakat jika aset Pemkot Samarinda dilengkapi secara administratif.

Pemerintah bisa tahu dan mengelola aset yang dimiliki lebih baik. Bahkan jika ada aset Pemkot yang digunakan sebagai Kantor parpol pun tidak segan-segan diambil kembali dan dikelola oleh pemkot.
"Baik, inventarisasi dalam ruang lingkup kecil, pengelolaan aset serta pendistribusian serta pemanfaatan aset bakal meningkatkan pendapatan Kota.
Kemudian ada seperti di gambar beberapa aset yang diduga diguanakan oleh parpol tertentu, ini jadi tantangan sendiri pemerintah Kota mendatang ke depan. Harus ada management aset," ucap Sarwono. (adv)