Breaking News:

Berita Pemkab Berau

KPK Lakukan Monev ke Pemkab Berau

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Berau, Agus Tantomo menyampaikan, monev ini merupakan yang kedua digelar

Editor: Achmad Bintoro
HUMASKAB BERAU
MONEV - Plt Bupati Berau, Agus Tantomo menegaskan agar hasil monev KPK segera diperbaiki dan ditindaklanjuti. 

TANJUNG REDEB – Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Korwil IV KPK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh progres rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat Sangalaki Kantor Bupati Berau, Senin (7/12).

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Berau, Agus Tantomo menyampaikan, monev ini merupakan yang kedua digelar. Sebelumnya pada bulan September lalu telah dilakukan hal serupa. Dari hasil monev yang dilakukan sebelumnya, ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh Pemkab Berau.

“Jadi ini tidak lanjut bulan September lalu. Tadi saya telah terima laporan terkait penilaian yang dilakukan. Masih banyak hal yang menjadi catatan penting untuk segera dibenahi,” jelasnya.

Bahkan dari hasil monev yang dilakukan tersebut, Berau menjadi salah satu daerah terendah di Kaltim dalam progres rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi ini. Agus Tantomo pun menegaskan agar hal ini segera diperbaiki dan diseriusi. Apa saja yang menjadi kendala untuk secepatnya diperbaiki.

“KPK melakukan pembinaan secara harian. Jadi kalau ada masalah bisa langsung ditanyakan. Sehingga pengisian data yang diperlukan bisa segera dilakukan. Saya harap juga informasi yang disampaikan nantinya bisa ditindaklanjuti dan jangan ditunda-tunda,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Kabupaten Berau, M Gazali menyampaikan, setiap program yang dijalankan masing-masing OPD bisa dilaporkan secara langsung. Seperti dalam peraturan daerah, meskipun masih dalam pembuatan draft harus selalu dilaporkan.

“Seluruhnya progres harus kita input. Jadi bisa langsung terpantau. Hal-hal seperti ini yang membuat penilaian kita sangat rendah. Harapkan akhir Desember nanti penilaian bisa lebih baik,” tegasnya.

Dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan ini, KPK membagi dalam delapan progres rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi. Yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Disampaikan VICE Unit Kerja Koordinasi Wilayah Kerja Kalimantan Timur, Alfi Rachman Waluyo, fokus koordinasi KPK dalam rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi ini yaitu melakukan perbaikan dan pendampingan tata kelola pemerintah, penyelamatan keuangan dan aset daerah serta pencegahan korupsi berjalan baik.

“Kami harap agar OPD bisa menyampaikan segala persoalan kepada kami secara terbuka. Sehingga bisa dilakukan pembenahan dan perbaikan. Dengan sinergitas ini kita harapkan target dalam rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi bisa terwujud,” pungkasnya. (adv/hms5)

Tags
Monev
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved