Sekdaprov Kaltin dan Pangdam VI Mulawarman Minta PNS dan TNI Netral di Pilkada

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA- Menjelang H-1 pemilihan serentak Pilkada tahun 2021, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri diingatkan untuk dapat bersikap netral.

Bahkan sanksi tegas siap diberikan jika terbukti condong pada salah satu pasangan calon (Paslon).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim HM Saba'ni dalam siaran pers pemprov Kaltim Selasa (8/12/2020) petang, mengimbau dan meminta kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kaltim untuk tidak terpengaruh oleh apapun dan siapapun yang dapat mempengaruhi netralitas seorang ASN.

Baca Juga: Kalapas Bontang Jamin ASN Netral! Junjung Kerahasiaan Pilihan Napi di Pilkada Bontang 2020

Baca Juga: Pilkada Serentak 2020 di Kalimantan Timur, Kapolda Kaltim Ingatkan ASN Polres Paser Jaga Netralitas

Baca Juga: Kalapas Bontang Jamin ASN Netral, Junjung Kerahasiaan Pilihan Napi di Pilkada 2020

"ASN harus netral, jangan terpengaruh. Jangan condong ke kanan atau ke kiri," ucapnya.

HM Saba'ni menegaskan, jika menemukan ASN di lingkungan Pemprov yang tidak patuh, maka akan dikenakan sanksi.

Bahkan sanksi terberat dengan melakukan penonaktifan status ASN.

"Kalau melanggar, tidak patuh. Maka akan ada sanksinya. Tapi saya berharap itu tidak terjadi," ucapnya.

Sementara itu Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto menegaskan bahwa TNI tidak mendukung pasangan calon (Paslon) manapun.

"Seluruh TNI wajib netral, hukumnya wajib. Akan ada sanksi tegas jika melanggar," tegasnya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Kaltim Isran Noor pada rapat Forkompinda terkait persiapan pengamanan Pilkada serentak tahun 2020.

Pangdam menyebut, TNI tidak akan memberikan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pilkada serentak, terkecuali atas permintaan dari KPU dan Bawaslu.

"Kecuali KPU dan Bawaslu meminta bantuan untuk operasional distribusi logistik. Kami mencegah adanya pelanggaran dari prajurit," ucapnya.

Baca Juga: NEWS VIDEO Kapolda Kaltim Tegaskan Anak Buahnya Tetap Netral