BPK Kaltim Temukan Bendahara Instansi Tak Setor Pungutan Pajak Penuh ke Kas Negara
BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di Pemprov Kaltim dan 10 kab
Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Mathias Masan Ola
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Kaltim menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di Pemprov Kaltim dan 10 kabupaten/kota.
Dalam laporan tersebut, BPK menemukan beberapa hal riskan terkait laporan keuangan dan kinerja.
Dadek Nandemar, Kepala BPK Perwakilan Kaltim mengatakan dalam laporan keuangan Pemprov Kaltim dan 10 Kabupaten/Kota meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Meski begitu, ada beberapa hal riskan yang ditemukan dalam pelaporan pengelolaan keuangan negara.
Baca juga: BPK Perwakilan Kaltim Serahkan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2019 di 10 Wilayah
Baca juga: Hilangkan Keangkeran, BPK Perwakilan Kaltim Gelar Media Workshop, Agung Hartono; Kami Sangat Welcome
Baca juga: Gedung BPK Perwakilan Kaltim Diresmikan
Baca juga: Sri Haryoso Jabat Kepala BPK Perwakilan Kaltim
Tim pemeriksa BPK Perwakilan Kaltim, menemukan di beberapa kabupaten/kota, yang lalai dalam penghitungan pihak ketiga. Khususnya tekait penyetoran pajak PPN 10 persen dan PPH 2 persen.
"Temuan begini, dari bendahara yang memungut pajak (PPN dan PPH). Pajak itu lalu disetorkan ke kas negara. Ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum setorannya sampai ke kas negara. Ini yang masih kami telusuri," kata Dadek Nandemar saat konferensi pers di gedung BPK RI Perwakilan Kaltim, Jumat (18/12/2020).
Ia mengingatkan kepada seluruh kepala daerah di Kaltim, agar benar-benar menyiapkan laporan dan penyetoran PPN dan PPH ke kas negara. Sebab, tim pemeriksa dari BPK Kaltim, menemukan permasalahan serupa di beberapa kabupaten/kota di Kaltim.
"Hati-hati kepala daerah di tahun depan. Saya lebih baik sampaikan di sini. Jadi pas pelaporan tidak gelabakan," ungkapnya.
Baca juga: Pemprov Kaltim & Pemkot Balikpapan Berkinerja Baik, BPK Kaltim Sampaikan Laporan Penanganan Covid-19
Baca juga: BPK Kaltim Periksa Penanganan Covid-19 di Balikpapan Hingga Akhir Tahun
Baca juga: Pemkab Kukar Hadiri Deklarasi BPK Kaltim Menuju Wilayah Bebas Korupsi
Baca juga: Samsun Apresiasi Kesiapan BPK Kaltim Deklarasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi
Dadek Nandemar menegaskan perhitungan pihak ketiga tersebut, berkaitan bendahara yang diberi kewenangan untuk memungut pajak.
Jika ada belanja di instansi, maka ada pungutan PPN dan PPH. Pungutan pajak itulah yang mestinya disetorkan ke kas negara melalui bank pemerintah, dan dilaporkan ke kantor pajak.
Namun temuan di lapangan, beberapa daerah tidak sepenuhnya melaporkan PPN tersebut.
"Misalnya begini, bendahara menerima PPN Rp 1500, namun yang disetorkan dan dilaporkan hanya Rp 1000. Nah, Rp 500 nya ke mana," pungkasnya.
Tribunkaltim.co/Jino Prayudi Kartono)
