Virus Corona

Seusai Tampil di Mata Najwa, Menkes Budi Gunadi Sadikin Datangi KPK, Ada Apa?

Sehari setelah tampil di acara Mata Najwa, Menteri Kesehatan ( Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Editor: Syaiful Syafar
Kolase Tribunnews.com
Sehari setelah tampil di acara Mata Najwa, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (8/1/2021). Ada apa? 

TRIBUNKALTIM.CO - Sehari setelah tampil di acara Mata Najwa, Menteri Kesehatan ( Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Ada apa?

Menkes Budi Gunadi Sadikin mendatangi Kantor KPK bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada Jumat (8/1/2021) siang.

Menkes Budi Gunadi Sadikin tampak tiba lebih dulu.

Sekitar lima menit kemudian, Erick Thohir tampak menyusul.

Keduanya, baik Budi maupun Erick, kompak mengenakan batik dan bermasker saat tiba di Gedung Merah Putih KPK.

Baca juga: Cerdik di Mata Najwa, Cara Menkes Budi Sadikin Jawab Jebakan Pertanyaan Najwa Shihab Soal Background

Kepada wartawan, Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan maksud kedatangannya ke Kantor KPK.

"Silaturahmi dengan Pak Ketua (Firli Bahuri)," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin di lokasi, seperti dilansir Tribunnews.com.

Terpisah, Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, KPK menerima kunjungan Budi dan Erick untuk melakukan audiensi terkait pengadaan dan pemberian vaksin covid-19.

"Disampaikan dalam pertemuan tentang perkembangan pengadaan vaksin dan rencana pemberian vaksin. Melalui audiensi ini diharapkan KPK dapat memberikan masukan terkait rencana tersebut," kata Ipi, Jumat siang, seperti dilansir Kompas.com.

Ipi menuturkan, pertemuan tersebut juga dihadiri Direktur Utama PT Bio Farma, Sekretaris Kementerian BUMN, dan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.

Mereka diterima oleh dua pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar dan Alexander Marwata, serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan jajaran di Kedeputian Pencegahan.

Baca juga: Di Mata Najwa Menkes Budi Gunadi Janji tak Hilang Lagi, 'Yang Bisa Menghilangkan kan Pak Jokowi'

Diberitakan sebelumnya, KPK memastikan akan mengawal program vaksinasi covid-19 agar program tersebut tidak menjadi lahan korupsi.

"KPK akan melakukan pendampingan mulai dari perumusan kebijakan sampai ke pelaksanaan, itu yang akan kami lakukan. Sekali lagi, demi sehatnya masyarakat tapi juga tidak terkorupnya dana covid-19," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Senin (21/12/2020).

Ketua Komite Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyebut, vaksinasi covid-19 akan dimulai pada pekan depan.

Vaksinasi pertama akan dilakukan terhadap Presiden Joko Widodo, dilanjutkan kepada para kepala daerah.

"(Vaksinasi) minggu depan itu akan dimulai oleh Bapak Presiden, kemudian dilanjutkan oleh gubernur, wali kota dan bupati," kata Airlangga dalam sebuah diskusi daring, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Alasan Budi Gunadi Sadikin Terima Perintah Jokowi Jadi Menkes, Najwa Shihab: Sempat Pikir Menolak?

Kendati demikian, pelaksanaan vaksinasi masih menunggu izin penggunaan darurat atau emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Dihujani Pertanyaan Vaksin di Mata Najwa

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin sempat bicara blak-blakan membahas vaksin Virus Corona di acara Mata Najwa yang tayang, Rabu (6/1/2021) malam di Trans7.

Di acara Mata Najwa, Menkes dihujani pertanyaan soal vaksin yang akan digunakan pejabat.

Najwa Shihab membacakan pertanyaan netizen yang masuk terkait kualitas vaksin gratis untuk rakyat.

Apakah juga vaksin yang sama disuntikkan ke pejabat?

"Sinovac dari China sudah datang di Januari-Maret, jadi nanti siapapun yang divaksin duluan pasti mendapatkan vaksin tersebut, termasuk saya," jawab Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Menkes Budi Gunadi Minta Kepala Daerah Bangun Kepercayaan Memakai Vaksin Covid-19, Efek Demam Pegal

Mendengar hal tersebut, Najwa Shihab pun menyoroti vaksin yang akan digunakan Presiden Jokowi.

"Dan Pak Jokowi?" cecar Najwa Shihab.

"Ya betul. Sekarang pertanyaannya vaksinnya bagus atau tidak? Yang lebih baik merek apa? Saya tanya sama semua ahli epidemiologi, yang penting itu safety-nya bagaimana, dan hal itu sudah kelihatan di clinical trial pertama dan kedua. BPOM menyetujui atau tidak, apa yang ada itu harus cepat digunakan," jelas Budi Gunadi.

Budi mengingatkan, vaksinasi harus cepat dilakukan karena sekitar 150-200 jiwa melayang per hari di tengah Pandemi covid-19.

"Satu bulan bisa mencapai 6 ribu jiwa meninggal. Kita mau tunggu 6 ribu jiwa mati tiap bulan untuk menunggu vaksin yang bagus? Saya rasa tak manusiawi," papar Budi Gunadi.

Baca juga: Jangan Kaget Dapat SMS Kemenkes, BERSIAP! Wajib Vaksinasi Covid-19, Indonesia Punya 3 Juta Vaksin

Budi menjelaskan, semua vaksin yang telah masuk clinical trial 3 dan masuk ke dalam list WHO maka keamanannya telah teruji.

Tak hanya itu, vaksin yang masuk ke Indonesia juga sudah disetujui BPOM, yang berarti semua merek sama saja.

"Yang paling cepat yang kita ambil," jawab Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Vaksin Sinovac Halal

Setelah menggelar rapat pleno secara tertutup di Hotel Sultan, Jakarta pada Jumat (08/01), Komisi Fatwa MUI Pusat akhirnya menetapkan Vaksin covid-19 produksi Sinovac halal dan suci digunakan.

Namun fatwa ini belum final karena masih menunggu izin keamanan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Yang terkait aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi panjang penjelasan auditor, rapat Komisi Fatwa menyepekati bahwa vaksin covid-19 yang diproduksi Sinovac Lifescience yang sertifikasinya diajukan Biofarma suci dan halal," ujar Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh, Jumat (08/01) di Hotel Sultan, Jakarta, dilansir Kontan.co.id.

Baca juga: Vaksinasi Corona Perdana, Selain Jokowi, Beredar Nama Najwa, dr Tirta, Raffi Ahmad & BCL Ikut Gabung

Menurutnya, meskipun sudah halal dan suci, namun fatwa MUI belum final karena masih menunggu keputusan BPOM terkait keamanan (safety), kualitas (quality), dan kemanjuran (efficacy).

"Akan tetapi terkait kebolehan penggunaannya, ini sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan, kualitas, dan efficacy BPOM. Ini akan menunggu hasil final kethoyibannya. Fatwa utuhnya akan disampaikan setelah BPOM menyampaikan mengenai aspek keamanan untuk digunakan, apakah aman atau tidak, maka fatwa akan melihat," ujarnya.

Baca juga: Relawan Sudah Mulai Rasakan Efek Samping dari Pemberian Vaksin Sinovac

Kiai Niam merinci, rapat yang diikuti pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat tersebut, hanya membahas menetapkan kesesuaian syariah vaksin covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Lifescience.Co.

Ada tiga vaksin produksi Sinovac yang didaftarkan yaitu Coronavac, Vaccine covid-19, dan Vac2 Bio.

"Artinya yang kita bahas har ini adalah mengenai produk vaksin covid-19 dari produsen Sinovac ini bukan yang lain. Pembahasan diawali dari audit dari auditor," ungkapnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menkes dan Menteri BUMN Datangi KPK Temui Firli, Bahas Apa? dan Kompas.com dengan judul Menkes dan Menteri BUMN Sambangi KPK, Bahas Pengadaan covid-19 serta Tribunjakarta.com dengan judul Respon Menkes Budi Gunadi soal Vaksin untuk Pejabat Lebih Bagus, Najwa Shihab Soroti Presiden Jokowi dan Kontan.co.id dengan judul BREAKING NEWS: MUI menyatakan vaksin Sinovac halal

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved